 |
| Ket: Pelaksanaan LKPJ Bupati Sambas Tahun 2020. Jum'at (23/4/2021) |
Kabarsambas.com-DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD kabupaten Sambas tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Sambas tahun anggaran 2020.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sambas H.Abu Bakar yang didampingi Wakil ketua DPRD, Ferdinan Syolihin, Arifidiar dan Suriadi. Jum'at (23/4/2021)
Rapat paripurna dihadiri langsung Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH, Wakil Bupati Sambas Hj.Hairiah.SH.MH, Sekda Sambas, Ir. Feri Madagaskar, Forkompinda dan Pimpinan OPD.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H.Abu Bakar mengatakan DPRD mempunyai wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban bupati.
"Rapat paripurna dilaksanakan hari ini telah sesuai dengan mekanisme dan Undang-undang yang berlaku, ini merupakan catatan stategis, saran dan kritik yang disampaikan DPRD untuk pemerintah agar lebih baik kedepanya," ungkapnya.
Kemudian penyampaian rekomendasi dan catatan DPRD Sambas, disampaikan oleh ketua pansus Supni Alatas. Dirinya mengatakan pada tahun 2020 sangat sulit dikarenakan dihantam Covid-19 ditambah lagi Sambas melaksanakan pilkada 2020 sehingga banyak anggaran yang dialihkan.
"Sehingga pendapatan pajak perlu untuk dioptimalkan, dan perlu untuk menginvetarisir penerimaan pajak," katanya.
Supni mengatakan kabupaten Sambas tahun 2020 mengalami Silpa sebesar 32 milyar maka untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah daerah meski benar-benar menyusun anggaran agar serapan bisa maksimal.
"Di bidang pendidikan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, kemudian banyak kekurangan guru, untuk itu DPRD merekomendasikan Sambas untuk lebih banyak mengusulkan guru PNS atau P3K," tegasnya
Di bidang kesehatan masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terutama dalam pelayanan rumah sakit.
"Kita belum mampu mendekati standar pelayanan rumah sakit, DPRD merekomendasikan bupati Sambas untuk meningkatkan pelayanan dan menyediakan dokter spesialis," tuturnya.
Sementara untuk pertumbuhan jalan mengalami peningkatan yang baik dimana telah mencapai 6,7 persen dan merupakan angka tertinggi dalam pemerintahan kabupaten Sambas.
"Namun tentu masih banyak jalan yang rusak, maka kedepanya untuk memprioritaskan pembangunan jalan yang berpengaruh pada pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Persoalan tenaga kerja tentu masih banyak penganguran dikabupaten Sambas terlebih banyak yang pulang sebagai TKI dikarenakan faktor Covid-19.
"Tentu ini menjadi persoalan, kami meminta bupati Sambas untuk membuat regulasi untuk mewajibkan pelaku usaha dikabupaten Sambas untuk mengambil tenaga kerja asal Sambas," ujarnya.
Terakhir, masyarakat kabupaten Sambas merupakan petani namun masih petani tradisional sehingga perlu bantuan serta menyediakan pasar untuk Petani.
"Kemudian masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan kelapa sawit, maka DPRD berharap agar tidak dilakukan pembiaran dan segera untuk menyelamatkannya," Pungkasnya. (Sai)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
