.jpeg) |
| Ket : Temui BKSDA Kalbar, DPRD Sambas Perjuangkan Nasib Warga TWA Sungai Bening |
Kabarsambas.com – DPRD Kabupaten Sambas meminta penyelesaian persoalan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Bening mengedepankan pendekatan restoratif dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo, saat memimpin koordinasi dan konsultasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah
aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan status lahan yang masuk kawasan TWA,
penataan batas kawasan hutan, hingga penanganan perkara Suryanto Gao yang
ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegakan hukum kehutanan.
Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Dengar
Pendapat (RDP) DPRD Sambas pada 20 Oktober 2026 bersama masyarakat Desa Sungai
Bening, Batang Air, dan Asuansang, Kecamatan Sajingan Besar.
Rombongan DPRD diterima perwakilan BKSDA Kalbar, Wahyu dan
Imam. Pertemuan turut dihadiri Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, sejumlah anggota
DPRD, Camat Sajingan Besar, Kepala DAD Kecamatan Sajingan Besar, unsur Gakkum
Kehutanan, serta tokoh masyarakat.
Figo mengatakan, kedatangan DPRD merupakan bentuk tanggung
jawab lembaga legislatif dalam menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Pihaknya berharap persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan
secara bijaksana, termasuk meminta agar status tersangka Suryanto Gao dicabut.
“Kami datang ke BKSDA untuk menyampaikan langsung hasil RDP
tanggal 20 Oktober 2026. Ini adalah tugas kami sebagai DPRD, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Sungai Bening, Batang Air, dan Asuansang, agar
persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Figo.
Ia menilai, penanganan perkara tersebut perlu memperhatikan
kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, penyelesaian melalui hukum adat dan
pendekatan restoratif patut dipertimbangkan, terutama apabila tindakan yang
dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan dilatarbelakangi ketidaktahuan.
“Kami minta dikedepankan penyelesaian administratif dan
restoratif, pemulihan fungsi lingkungan, ketimbang penerapan sanksi pidana.
Karena proses penegakan hukum pidana yang menetapkan warga setempat sebagai
tersangka ini sudah menimbulkan keresahan sosial dan potensi gangguan keamanan
wilayah di sekitar Desa Sungai Bening,” katanya.
Selain persoalan hukum, DPRD juga menyoroti peta kawasan TWA
yang disebut masuk ke wilayah permukiman dan kebun masyarakat. DPRD meminta
BKSDA meninjau kembali batas kawasan serta memasang tanda tapal batas yang
jelas dan mudah diketahui masyarakat.
Sosialisasi kepada warga juga dinilai penting, terutama
sebelum dilakukan perubahan atau penataan kawasan hutan. DPRD turut mendorong
BKSDA berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kondisi sosial masyarakat
menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perubahan kawasan hutan.
Kepada pemerintah daerah, DPRD meminta pembentukan tim
khusus yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk melakukan pemetaan serta
mengawal usulan revisi kawasan hutan di Kecamatan Sajingan Besar.
Selain itu, DPRD mengusulkan agar Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat kembali
dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Kami minta dibentuk tim khusus untuk pemetaan hutan di Sajingan Besar ini. Momentum ini harus menjadi wadah berharga untuk menyelamatkan hutan kita, sekaligus menjaga masyarakat,” tegas Figo.
Figo berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat
membuka jalan bagi penyelesaian persoalan TWA Sungai Bening secara menyeluruh.
Menurutnya, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian
kawasan hutan perlu menjadi perhatian bersama agar penyelesaian yang dihasilkan
dapat diterima semua pihak. (Sai)