.jpg) |
| Ket : Golkar Minta PAD Sambas Digenjot, Investor Diminta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal |
Kabarsambas.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sambas menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan untuk memperkuat kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Supni
Alatas, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten
Sambas, Selasa (27/10/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi upaya
pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di
tengah penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Namun, penurunan
pendapatan daerah dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Pendapatan daerah Kabupaten Sambas pada 2027 diproyeksikan
sekitar Rp1,85 triliun, turun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai sekitar
Rp1,87 triliun. Sementara itu, PAD disebut turun dari sekitar Rp370 miliar pada
2025 menjadi Rp317 miliar pada 2027.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab
penurunan tersebut, termasuk sumber pajak dan retribusi yang belum mencapai
target.
Sejumlah potensi yang dinilai perlu dioptimalkan meliputi
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak makanan dan minuman, retribusi
perizinan, retribusi parkir, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor.
Golkar mendorong pemutakhiran data wajib pajak, perbaikan
administrasi, kemudahan pembayaran, serta penguatan koordinasi dengan instansi
terkait. Upaya peningkatan penerimaan tersebut diharapkan tidak membebani
masyarakat secara berlebihan.
Selain pendapatan daerah, Fraksi Golkar menyoroti kebutuhan
tenaga guru, pemerataan pendidikan, serta dukungan bagi sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan
bantuan, tetapi juga mendorong produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat
secara berkelanjutan.
Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian. Mengacu pada
data yang disampaikan dalam pandangan umum, tingkat pengangguran terbuka
Kabupaten Sambas pada Agustus 2024 tercatat 4,99 persen.
Fraksi Golkar mendorong penguatan kebijakan penciptaan
lapangan kerja dan mengusulkan agar investor memprioritaskan tenaga kerja lokal
dengan target minimal 70 persen, sesuai potensi, kualifikasi, dan kebutuhan
masing-masing sektor usaha.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Golkar berharap
pembahasan APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, terukur,
dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan atas
penurunan PAD serta menyusun langkah konkret untuk mengoptimalkan pendapatan,
menjaga kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan tetap berjalan
merata di Kabupaten Sambas. (Sai)