.jpeg) |
| ket : PKB DPRD Sambas Minta Perubahan APBD 2026 Berpihak pada Masyarakat |
Kabarsambas.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas meminta pemerintah daerah memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian fiskal, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sambas, Husin Darmawan, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2026, Rabu (9/9/2026).
Husin menegaskan, setiap perubahan, pengalihan maupun penambahan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang diubah, dialihkan atau ditambahkan harus memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Husin.
Menurut PKB, penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan dasar. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial dinilai harus tetap menjadi prioritas.
Begitu pula pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
“Apabila ada pemangkasan, harus dijelaskan secara transparan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Dalam pandangannya, PKB juga menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah. Fraksi tersebut meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi turut menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah yang masih tertinggal.
Perhatian juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan dukungan pemerintah, seperti masyarakat kurang mampu, petani, nelayan dan pelaku UMKM.
Husin menegaskan, program yang bersentuhan langsung dengan kelompok tersebut harus tetap dipertahankan di tengah penyesuaian anggaran.
“Program bantuan kepada masyarakat kurang mampu, nelayan, petani serta pelaku UMKM harus tetap dijamin dan tidak dikurangi,” tegasnya.
Selain sisi belanja, Fraksi PKB turut meminta penjelasan mengenai perubahan target pendapatan daerah yang meningkat dari sekitar Rp1,84 triliun menjadi Rp1,93 triliun.
Pemerintah daerah diminta memaparkan faktor yang mendorong kenaikan tersebut, termasuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer maupun sumber pendapatan sah lainnya.
PKB mengingatkan, peningkatan PAD harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan justru menambah beban masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Sebagai langkah alternatif, PKB mendorong pemerintah memperluas basis pajak, mempercepat digitalisasi pelayanan, mengoptimalkan aset daerah serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi PKB juga meminta penjelasan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Besaran, sumber SILPA dan rencana penggunaannya dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, khususnya apabila dana tersebut akan digunakan untuk menutup defisit atau membiayai program prioritas.
Husin turut mengingatkan agar setiap pergeseran dan penambahan anggaran didukung dokumen yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengawasan harus diperkuat untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, dana yang tidak terserap maupun potensi penyalahgunaan.
Pada akhirnya, Fraksi PKB berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil.
“Fraksi PKB berharap perubahan APBD ini mampu mencapai pemerataan dan keadilan, tidak memihak pada kelompok atau wilayah tertentu saja, serta memperhatikan daerah yang selama ini tertinggal,” pungkas Husin. (Sai)