Perubahan APBD 2026, PKS Sambas Tegaskan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Kabarsambas.com -

ket : Perubahan APBD 2026, PKS Sambas Tegaskan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sambas mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sambas agar kenaikan anggaran pada perubahan APBD 2026 tidak hanya terlihat besar secara nominal, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sambas, Rudy, dalam pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.

Rudy mengatakan, efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pengurangan atau pergeseran anggaran. Menurutnya, ukuran utama efisiensi adalah sejauh mana setiap rupiah APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,93 triliun, meningkat 4,84 persen dari target sebelumnya Rp1,84 triliun.

Fraksi PKS menyambut positif peningkatan target tersebut. Namun, kenaikan target pendapatan dinilai harus dibarengi strategi konkret, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan sampai target pendapatan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi realisasinya kembali tidak optimal,” kata Rudy dalam penyampaian pandangan fraksinya.

Untuk itu, PKS mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD, memperbaiki sistem pemungutan, memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Sementara dari sisi belanja, anggaran dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp1,96 triliun, naik 4,01 persen dari sebelumnya Rp1,88 triliun. Adapun pembiayaan netto tercatat sebesar Rp47 miliar.

Menurut Rudy, peningkatan belanja tersebut harus diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki dampak jelas terhadap pembangunan serta kehidupan masyarakat.

PKS meminta anggaran perubahan APBD menyentuh berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS juga menyoroti kualitas pelaksanaan anggaran. Tingginya serapan anggaran, menurut mereka, tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila belanja tersebut tidak menghasilkan manfaat dan perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Ketepatan waktu itu penting, tetapi ketepatan sasaran jauh lebih penting,” tegas Rudy.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta tidak hanya mempertanggungjawabkan besaran anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga menjelaskan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.

Fraksi PKS juga meminta pembahasan perubahan APBD tidak sekadar mengejar target penyelesaian tepat waktu. Proses tersebut harus menjadi ruang evaluasi secara terbuka dan objektif terhadap pelaksanaan APBD sebelumnya.

PKS menyatakan siap mendukung program yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun, sikap kritis tetap akan diberikan apabila ditemukan kebijakan penganggaran yang dinilai belum tepat sasaran.

“Bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kebersamaan tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Justru dengan saling mengingatkan dan melakukan pengawasan, kita dapat memastikan APBD benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rudy.

Fraksi PKS berharap perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. (Sai)

 

Baca juga: