.jpeg) |
| ket : Pendapatan Daerah Sambas Naik 4,84 Persen, Golkar Dorong Optimalisasi PAD |
Kabarsambas.com - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sambas meminta pemerintah daerah memastikan kenaikan proyeksi pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sambas, Uray Farida, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2026, Rabu (9/9/2026).
Fraksi Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyusun Nota Keuangan dengan memperhatikan kewajiban pemerintah pusat, kebutuhan daerah yang bersifat mengikat dan mendesak, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penganggaran.
Meski demikian, Golkar menilai kenaikan target pendapatan daerah hingga Rp1,93 triliun atau meningkat 4,84 persen perlu disertai penjelasan yang lebih transparan.
Uray Farida mengatakan pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terperinci sumber kenaikan pendapatan tersebut, terutama kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan. Namun pemerintah daerah jangan hanya bergantung pada penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antardaerah,” ujar Uray.
Menurutnya, peningkatan PAD perlu menjadi perhatian melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut, kata dia, harus dilakukan secara rasional dan terukur tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Golkar juga meminta Pemkab Sambas menjelaskan secara rinci berapa kontribusi kenaikan pendapatan yang berasal dari optimalisasi PAD dan berapa bagian yang bersumber dari penyesuaian dana transfer pemerintah pusat maupun antardaerah.
Selain itu, realisasi pendapatan hingga penghujung tahun anggaran juga diminta mendapat pengawasan serius. Evaluasi terhadap capaian semester pertama 2026 dinilai penting sebagai dasar untuk mengukur kemampuan daerah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti kebutuhan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan anggaran yang memadai agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, termasuk sektor kesehatan.
“Pemda dituntut secara tanggap mengalokasikan anggaran belanja yang memadai guna penanggulangan bencana karhutla serta penanganan dampak situasional pascabencana,” kata Uray.
Tak hanya karhutla, kebutuhan air bersih bagi masyarakat di kawasan yang rawan kekeringan juga menjadi perhatian. Golkar meminta persoalan tersebut masuk dalam prioritas kebijakan belanja pada perubahan APBD 2026.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap peningkatan layanan rujukan rumah sakit di Kabupaten Sambas.
Uray menilai penetapan dua rumah sakit di Sambas sebagai rumah sakit rujukan jantung serta RSUD Pemangkat sebagai rumah sakit rujukan stroke untuk kawasan Singbebas—Singkawang, Bengkayang dan Sambas—merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi tinggi dan mendukung penuh penetapan strategis tersebut,” ujarnya.
Namun, dukungan tersebut dinilai perlu diikuti dengan kesiapan anggaran. Mulai dari pengadaan peralatan medis modern, pembangunan sarana pendukung hingga peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar berharap Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi mampu menjadi instrumen untuk menjawab persoalan nyata masyarakat.
Mulai dari peningkatan PAD, penanganan karhutla dan kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga penguatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran daerah. (Sai)