 |
| ket: PDI Perjuangan Minta APBD Perubahan Sambas Fokus pada Pelayanan Dasar dan Karhutla |
Kabarsambas.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026, mulai dari optimalisasi pendapatan, penggunaan belanja daerah hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI
Perjuangan DPRD Sambas, Hendro, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan
umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026.
Hendro mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi
kenaikan target pendapatan daerah sebesar 4,84 persen, dari Rp1,84 triliun
menjadi Rp1,93 triliun. Namun, pemerintah daerah diminta memastikan peningkatan
tersebut dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
“Fraksi kami terus mendorong Pemerintah Daerah untuk tidak
hanya bergantung pada penerimaan rutin, tetapi juga secara aktif dan masif
melakukan pembenahan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Hendro.
Menurutnya, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui
digitalisasi pelayanan, integrasi sistem perpajakan serta pendataan potensi
pajak dan retribusi. Langkah tersebut tetap harus dilakukan secara cermat dan
humanis agar tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku UMKM.
Sementara untuk belanja daerah yang meningkat 4,01 persen
menjadi Rp1,96 triliun, Fraksi PDI Perjuangan meminta tambahan anggaran lebih
diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar porsi penambahan belanja
memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pembangunan dan perbaikan
infrastruktur jalan dan jembatan daerah, peningkatan mutu serta
sarana-prasarana kesehatan di RSUD/Puskesmas, serta pemenuhan sarana pendidikan
sekolah secara merata,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah
menjelaskan secara rinci program dan kegiatan yang mendapatkan tambahan
anggaran, termasuk indikator kinerja yang hendak dicapai.
Selain itu, Hendro menyoroti pembiayaan netto sebesar Rp47
miliar. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai komposisi
pembiayaan, terutama sumber yang berasal dari Silpa Tahun Anggaran 2025 serta
kepastian penggunaannya.
“Fraksi kami menekankan bahwa alokasi pembiayaan netto
sebesar Rp47 miliar ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan secara
akuntabel dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Dalam pandangan tersebut, perhatian khusus juga diberikan
terhadap kondisi Karhutla dan kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah
Sambas.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah pemerintah
daerah bersama BPBD, TNI-Polri, Satgas Karhutla dan para relawan dalam
menangani bencana tersebut. Namun, penanganan dinilai perlu diperkuat agar
Karhutla dapat dituntaskan.
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kesiapan Belanja Tidak
Terduga (BTT) maupun pergeseran anggaran untuk mendukung operasional Satgas
Karhutla, BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa dan kecamatan.
Hendro juga meminta kesiapan Dinas Kesehatan dan Dinas
Pendidikan dalam menghadapi dampak kabut asap, terutama terkait ketersediaan
masker, obat-obatan ISPA serta kebijakan pembelajaran bagi siswa.
“Bagaimanakah kesiapan dinas terkait dalam mengantisipasi
dampak kabut asap ini baik dari sisi ketersediaan logistik medis maupun
kepastian kebijakan penyesuaian proses belajar mengajar di sekolah demi
melindungi keselamatan anak-anak kita,” ujarnya.
Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembahasan
Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan
sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, fraksi meminta setiap kebijakan anggaran tetap
mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta keberpihakan
terhadap kebutuhan masyarakat. (Sai)