 |
| ket : PAN DPRD Sambas Dorong APBD Perubahan 2026 Fokus pada Kepentingan Masyarakat |
Kabarsambas.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sambas meminta kenaikan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten
Sambas, Anton Julius, dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan
Penjelasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan pidato Bupati Sambas, pendapatan daerah dalam
Perubahan APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp1,93 triliun, naik 4,84 persen dari
target sebelumnya Rp1,84 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan Rp1,96
triliun atau meningkat 4,01 persen dari anggaran sebelumnya Rp1,88 triliun,
dengan pembiayaan netto Rp47 miliar.
Fraksi PAN menilai kenaikan target pendapatan harus disertai
strategi konkret agar dapat direalisasikan. Pemerintah daerah didorong
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak dengan menambah beban
masyarakat dan dunia usaha.
“Optimalisasi PAD dinilai dapat dilakukan melalui perbaikan
tata kelola, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik,
digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi serta penertiban sumber pendapatan
yang belum maksimal,” kata Anton
Di sisi belanja, PAN meminta pemerintah memastikan setiap
rupiah APBD menghasilkan manfaat yang jelas. Efisiensi anggaran, menurut fraksi
tersebut, tidak sekadar pengurangan atau pergeseran anggaran, tetapi juga
pengendalian belanja yang tidak produktif.
Prioritas belanja diharapkan diarahkan pada pendidikan,
kesehatan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat,
penguatan ekonomi kerakyatan, pertanian, perikanan, UMKM serta pengentasan
kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
Anton juga meminta setiap pergeseran anggaran antarprogram
dan perangkat daerah dijelaskan secara rinci, termasuk dasar serta dampaknya
terhadap target dan indikator kinerja.
“Setiap peningkatan anggaran harus dapat dijelaskan output
dan outcome-nya,” demikian penekanan Fraksi PAN dalam pandangan umum yang
disampaikan Anton.
PAN juga menyoroti pembiayaan netto sebesar Rp47 miliar agar
digunakan untuk pembangunan prioritas dan tetap memperhatikan keberlanjutan
fiskal daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN meminta penjelasan
mengenai strategi merealisasikan kenaikan pendapatan, potensi PAD yang masih
dapat digali, program yang mendapat tambahan anggaran, serta dasar pergeseran
anggaran.
Pada prinsipnya, Fraksi PAN mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan sesuai ketentuan. Namun, dukungan tersebut disertai penekanan agar pengelolaan anggaran tetap transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk kebutuhan pembangunan di tingkat desa. (Sai)