 |
| ket : El Nino Mengintai, Pemkab Sambas Siapkan Strategi Lindungi Pertanian |
Kabarsambas.com - Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino dan perubahan iklim menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sambas. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap ketersediaan air, lahan pertanian hingga produktivitas tanaman pangan.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemkab Sambas
menggelar Rapat Kerja Antisipasi Dampak El Nino dan Penanggulangan Dampak
Perubahan Iklim serta Bencana Kekeringan, Kamis (10/9/2026).
Rapat kerja tersebut melibatkan sejumlah pihak yang
berkaitan langsung dengan sektor pertanian, di antaranya Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sambas,
penyuluh pertanian serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, H. Rachmat Robi,
mengatakan perubahan iklim merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Karena
itu, pemerintah dan masyarakat perlu menyiapkan kemampuan adaptasi sekaligus
memperkecil risiko yang ditimbulkan.
“Perubahan iklim itu tak bisa kita rubah. Yang bisa kita
rubah adalah bagaimana risikonya itu bisa kecil, kemudian bagaimana kita bisa
beradaptasi terhadapnya,” kata Rachmat Robi.
Menurutnya, menghadapi potensi kekeringan tidak bisa hanya
mengandalkan satu pihak. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah, organisasi
petani, penyuluh dan kelompok tani agar langkah antisipasi dapat dilakukan
lebih cepat.
“Sebenarnya kita bisa membuat satu kolaborasi, sinergitas
antarsektor. Kita sekarang punya HKTI, kita punya penyuluh, kita punya Gapoktan
dan kita punya dinas yang bisa mengolaborasi rencana-rencana itu,” ujarnya.
Rachmat Robi menjelaskan, koordinasi lintas sektor
diperlukan untuk memetakan berbagai potensi persoalan yang dapat muncul ketika
musim kemarau berlangsung. Mulai dari ketersediaan air hingga kemungkinan
terganggunya produktivitas lahan pertanian.
Ia menilai langkah mitigasi harus dilakukan sebelum dampak
kekeringan semakin meluas. Dengan kesiapan sejak awal, pemerintah bersama
petani dapat menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Bagaimana dengan adanya dampak kemarau ini bisa dimitigasi.
Tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita bisa beradaptasi, kemudian
bagaimana kita bisa siap siaga pada saat ada dampak iklim yang seperti ini,”
katanya.
Dalam upaya tersebut, penyuluh pertanian dinilai memiliki
peran strategis karena berhubungan langsung dengan petani. Selain menyampaikan
informasi, penyuluh juga dapat memberikan pendampingan agar petani mampu
menyesuaikan pola dan langkah budidaya dengan kondisi cuaca.
Sementara HKTI dan Gapoktan diharapkan dapat memperkuat
komunikasi di tingkat petani. Informasi mengenai kondisi lahan, kebutuhan air
maupun potensi gangguan terhadap tanaman dapat disampaikan lebih cepat sehingga
pemerintah dapat menentukan respons yang diperlukan.
Sekda menegaskan, penanganan dampak perubahan iklim harus
dilakukan secara terpadu. Setiap unsur tidak boleh berjalan sendiri apabila
ingin menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
“Yang terpenting sekali lagi saya sampaikan, yang terpenting
adalah bagaimana lintas sektor ini bisa bekerja maksimal dengan bersama,
kolaborasi,” tegasnya.
Ia berharap rapat kerja yang digelar tidak hanya
menghasilkan pembahasan, tetapi juga langkah nyata yang dapat diterapkan di
lapangan. Terutama dalam menghadapi potensi kekeringan serta menjaga agar
produktivitas pertanian tetap berjalan.
Pemkab Sambas juga mendorong komunikasi antara perangkat
daerah, penyuluh, organisasi petani dan Gapoktan terus ditingkatkan. Dengan
komunikasi yang aktif, setiap perubahan kondisi di lapangan dapat segera
diketahui dan ditindaklanjuti.
Melalui kesiapsiagaan dan kolaborasi tersebut, pemerintah
daerah berharap petani di Kabupaten Sambas semakin mampu beradaptasi terhadap
perubahan iklim. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari menjaga produksi
pertanian dan ketahanan pangan daerah di tengah ancaman cuaca ekstrem. (Sai)