.jpg) |
| ket : 17 Desa Dilanda Karhutla, Bupati Satono Dorong Penguatan Sumber Air untuk Pemadaman |
Kabarsambas.com - Pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Selain mempercepat pemadaman, Pemkab Sambas juga mulai mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat kondisi kemarau.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan
Karhutla yang digelar di Kantor Bupati Sambas, Kamis (3/9/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, Alwindo, melaporkan
karhutla saat ini terjadi di 17 desa. Sebanyak delapan desa telah berhasil
dipadamkan, namun masih terdapat asap. Sementara sembilan desa lainnya masih
ditemukan api dan asap.
Kondisi di lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi tim
pemadam. Pemadaman terkendala keterbatasan sumber air, peralatan, personel
serta kondisi angin yang cukup kencang.
BPBD Sambas juga telah mengusulkan peningkatan status
penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat untuk memperkuat langkah
penanganan karhutla.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Sambas H. Satono meminta
seluruh camat segera melakukan pemetaan terhadap lokasi yang memungkinkan untuk
dibangun sumur bor.
“Saya minta para camat segera memetakan titik-titik yang
memungkinkan untuk dibangun sumur bor. Ini penting untuk membantu pemadaman
karhutla sekaligus mengantisipasi krisis air bersih,” ujar Satono.
Ia mengatakan, keterbatasan sumber air menjadi salah satu
kendala dalam upaya pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Karena itu,
ketersediaan sumber air harus dipersiapkan sejak dini.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran kita kesulitan
mencari sumber air. Sumur bor ini harus kita siapkan, sehingga ketika
dibutuhkan bisa langsung dimanfaatkan,” katanya.
Satono juga mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam
penanganan karhutla di Kabupaten Sambas. Selain memperkuat personel di
lapangan, TNI dan Polri turut membantu pembangunan sejumlah sumur bor.
“Penanganan karhutla ini tidak bisa dilakukan sendiri. Semua
harus bergerak bersama dan memperkuat koordinasi agar api bisa segera
dipadamkan dan tidak meluas,” tegas Satono.
Selain persoalan pemadaman, Bupati Satono meminta dampak
kabut asap terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Dampak tersebut mencakup
kesehatan, pendidikan, pertanian serta ketersediaan air bersih.
“Kita tidak hanya berbicara soal memadamkan api. Dampak asap
terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, pertanian dan kebutuhan air juga
harus kita antisipasi,” jelasnya.
Satono juga meminta dugaan pembakaran lahan secara sengaja
ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta di lapangan. Apabila ditemukan adanya
pelanggaran, ia meminta proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada dugaan pembakaran yang disengaja, tentu harus
ditelusuri berdasarkan bukti. Kalau memang ditemukan pelanggaran, silakan
diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Sai)