 |
| Foto : M. Wawan Gunawan |
Pontianak - Di tengah kemeriahan bendera merah putih yang berkibar di sepanjang jalan dan riuhnya linimasa media sosial oleh ucapan selamat, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu berhasil memantik semangat nasionalisme. Namun, jika kita melihat lebih dalam menggunakan kacamata sosiologi kontemporer, ada sebuah fenomena menarik yang patut direnungkan.
Fenomena tersebut adalah Simulakra Kemerdekaan.
Istilah "simulakra", yang dipopulerkan oleh filsuf Prancis Jean Baudrillard, merujuk pada suatu kondisi di mana simbol, citra, atau reproduksi dari sesuatu telah menggantikan realitas aslinya.
Dalam konteks ini, apakah perayaan kemerdekaan yang kita jalani setiap tahun benar-benar merayakan substansi kebebasan, atau jangan-jangan kita hanya sedang merayakan "simulasi" dari kemerdekaan itu sendiri?
*Panggung Sandiwara Digital dan Kosmetika Nasionalisme*
Di era digital, simulakra kemerdekaan paling nyata terlihat di media sosial. Nasionalisme kerap kali menyusut menjadi sekadar urusan estetika visual.
Mengunggah foto berbaju adat dengan filter yang sempurna, membuat twibbon seragam, atau menulis takarik (caption) puitis tentang pahlawan sering kali dianggap sebagai bukti mutlak cinta tanah air.
Di titik ini, citra tentang nasionalisme telah merebut posisi nasionalisme itu sendiri.
Seseorang bisa merasa sangat nasionalis hanya dengan menekan tombol share atau memberikan like pada konten kepahlawanan, tanpa perlu memahami apa saja tantangan nyata yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.
Kemerdekaan tidak lagi dihayati sebagai ruang aman untuk bersuara dan berdaulat, melainkan sebagai sebuah tren tahunan yang wajib diikuti agar tidak dianggap ketinggalan zaman.
*Ketika Ritual Mengalahkan Substansi*
Perayaan kemerdekaan kita juga dipenuhi oleh berbagai ritual ruang publik: perlombaan tradisional, panggung gembira, hingga upacara bendera yang megah. Tentu, tidak ada yang salah dengan kemeriahan ini.
Namun, bahaya simulakra muncul ketika kemeriahan artifisial tersebut digunakan untuk menutupi _*atau bahkan melupakan*_ realitas yang sebenarnya belum merdeka.
Kita bersorak menyaksikan perlombaan panjat pinang yang melambangkan gotong royong, tetapi di dunia nyata, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, dan rusaknya kelestarian alam masih menjerat banyak rakyat di berbagai daerah.
Kita melihat simulasi harmoni di layar kaca, sementara di balik layar, ruang-ruang kebudayaan asli dan hak-hak masyarakat adat sering kali terpinggirkan oleh arus modernisasi yang tidak ramah lingkungan.
Baudrillard menyebut tingkat tertinggi simulakra sebagai "hiperrealitas"—kondisi di mana masyarakat lebih memercayai dan merasa nyaman hidup dalam dunia simulasi yang indah daripada menghadapi realitas asli yang pahit.
Tontonan pesta kembang api dan parade militer yang megah seolah meyakinkan kita bahwa "kita semua sudah makmur dan merdeka," membuat kita abai pada tugas besar untuk merawat substansi kemerdekaan yang sesungguhnya.
*Mengembalikan "Karsa" Merdeka yang Asli*
Melalui konsep yang pernah kita diskusikan—seperti semangat KARSA (Kemakmuran Kebudayaan Alam Rakyat Semesta)—kita diingatkan bahwa kemerdekaan sejati tidak boleh berhenti sebagai simulakra visual.
Merdeka yang asli adalah ketika kebudayaan lokal dihormati, alam tempat kita berpijak dilestarikan, dan rakyat di seluruh semesta Nusantara merasakan kemakmuran yang nyata.
Untuk memecahkan belenggu simulakra ini, kita harus berani melangkah keluar dari sekadar perayaan simbolis.
Nasionalisme tidak boleh mati di dalam gawai atau terkubur bersama sampah-sampah plastik sisa perlombaan 17 Agustus.
Menjaga kelestarian hutan, merawat tradisi luhur dari kepunahan, serta memastikan keadilan sosial bagi sesama adalah cara terbaik untuk meruntuhkan dinding simulasi.
Hanya dengan tindakan nyata di dunia riil, kita dapat mengubah Simulakra Kemerdekaan menjadi Kemerdekaan Semesta yang sejati.
Penulis : M. Wawan Gunawan (Dosen IAIN Pontianak)