 |
| Ket : HNSI Sambas: Kebijakan Presiden Patut Diapresiasi, Kini Fokus pada Ketersediaan BBM Nelayan |
Kabarsambas.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas, Amirudin, mengapresiasi kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menurunkan harga BBM solar bagi kapal nelayan di atas 30 GT. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada seluruh nelayan Indonesia, baik nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT maupun nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT.
"Atas nama HNSI Kabupaten Sambas, kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden atas kebijakan penurunan harga solar bagi kapal nelayan di atas 30 GT. Meskipun harga solar bagi kapal di bawah 30 GT tidak mengalami perubahan, mereka tetap menikmati subsidi BBM dari pemerintah. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk seluruh nelayan Indonesia tanpa membedakan skala usahanya," ujar Amirudin.
Meski demikian, Amirudin menegaskan bahwa persoalan yang saat ini paling dirasakan nelayan bukan lagi hanya soal harga, melainkan keterbatasan kuota dan belum stabilnya penyaluran BBM subsidi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sambas.
Menurutnya, di Kecamatan Selakau, kuota BBM subsidi yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan nelayan untuk melaut sekitar satu kali dalam satu minggu. Akibatnya, banyak nelayan terpaksa membeli solar di luar jalur subsidi dengan harga yang mendekati harga BBM untuk kapal di atas 30 GT.
"Kondisi ini tentu sangat memberatkan nelayan. Ketika jatah BBM subsidi habis, mereka tidak memiliki pilihan selain membeli solar dengan harga yang jauh lebih mahal agar tetap bisa melaut dan mencari nafkah," kata Amirudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi di Kecamatan Paloh bahkan lebih memprihatinkan. Dengan keterbatasan pasokan BBM yang dititipkan di SPBU setempat, sekitar 400 nelayan harus berbagi kuota yang sangat terbatas sehingga setiap nelayan hanya memperoleh sekitar 15 liter solar dalam satu minggu.
"Jumlah tersebut jelas tidak mencukupi kebutuhan operasional nelayan untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Akibatnya, mereka kembali harus mencari tambahan BBM di luar dengan harga yang lebih tinggi," jelasnya.
Hal serupa juga dialami nelayan di Kecamatan Jawai. Keterbatasan kuota dari SPBU maupun SPBUN membuat para nelayan harus memutar otak mencari tambahan BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan.
Amirudin menilai kebijakan subsidi BBM dari pemerintah sudah sangat baik, namun harus diimbangi dengan kuota yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan subsidi harga, tetapi juga memastikan kuota BBM subsidi mencukupi kebutuhan nelayan. Idealnya, kuota yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan melaut sekitar 20 hari dalam satu bulan sehingga nelayan tidak lagi kesulitan mencari tambahan BBM," tegasnya.
Selain itu, HNSI Kabupaten Sambas berharap penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dapat berjalan lebih stabil dan tidak lagi mengalami kelangkaan di daerah pesisir.
"Kami yakin Bapak Presiden memiliki komitmen besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat bersama kementerian terkait, Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kuota BBM subsidi, khususnya di Kabupaten Sambas, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil nelayan," tutup Amirudin. (Sai)