Cakupan Imunisasi Belum Optimal, Dinkes Sambas Gandeng Forkopimda dan MUI

Kabarsambas.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas terus menggenjot berbagai langkah strategis guna meningkatkan cakupan imunisasi pada tahun 2026. Meski demikian, upaya tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya dukungan lintas sektor, hingga masih adanya penolakan terhadap vaksin di sebagian masyarakat.

Ket: Cakupan Imunisasi Belum Optimal, Dinkes Sambas Gandeng Forkopimda dan MUI

Kabarsambas.com - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr. Ganjar Eko Prabowo, M.M., menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program imunisasi.

"Penanggung jawab program imunisasi di puskesmas pada umumnya tidak hanya mengelola satu program, tetapi juga merangkap tugas fungsional lainnya. Kondisi ini tentu memengaruhi optimalisasi pelaksanaan imunisasi di lapangan," ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Selain persoalan SDM, Dinas Kesehatan juga menilai keterlibatan berbagai pihak di luar sektor kesehatan masih perlu ditingkatkan. Selama ini, sosialisasi imunisasi masih sering dipandang sebagai tanggung jawab tenaga kesehatan semata, padahal keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan bersama.

Menurut dr. Ganjar, luasnya wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Sambas juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan layanan imunisasi dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk hingga ke desa-desa terpencil.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan masih menemukan adanya kelompok masyarakat yang menolak imunisasi. Penolakan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekhawatiran terhadap keamanan vaksin hingga anggapan terkait aspek halal dan haram, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan vaksin.

"Kendala lainnya adalah masih adanya kebingungan masyarakat terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Sebagian masyarakat belum memahami siapa yang bertanggung jawab dalam penanganan maupun pembiayaan apabila terjadi KIPI, sehingga hal ini turut memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap imunisasi," jelasnya.

Tak hanya itu, persoalan logistik juga menjadi perhatian. Keterlambatan pengadaan dan distribusi vaksin dari pemerintah pusat kerap berdampak pada pelaksanaan jadwal imunisasi di daerah.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas telah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah terkait, para camat, Kementerian Agama, organisasi profesi, organisasi masyarakat, TP PKK, MUI, Badan Intelijen Negara (BIN), lembaga swadaya masyarakat, hingga seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Sambas.

Menurut dr. Ganjar, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi bagi anak.

"Keberhasilan imunisasi tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat agar anak-anak di Kabupaten Sambas memperoleh perlindungan dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Dinas Kesehatan juga terus memperkuat kapasitas petugas imunisasi melalui bimbingan teknis, on the job training, workshop, pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Selain itu, validasi data sasaran, capaian imunisasi, serta perencanaan kebutuhan logistik vaksin dan bahan medis habis pakai terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan program imunisasi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Sai)

Baca juga: