 |
| Ket: Sekretaris HNSI Kabupaten Sambas, Amiruddin |
Kabarsambas.com - Upaya mencari solusi atas persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di Kecamatan Paloh membuahkan hasil. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas berhasil mempertemukan perwakilan nelayan dan pihak SPBU dalam sebuah forum mediasi yang berlangsung kondusif.
Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai dinamika yang berkembang dalam beberapa hari terakhir terkait distribusi BBM nelayan. HNSI mengambil peran sebagai jembatan komunikasi agar pelayanan kepada nelayan tetap berjalan dan tidak mengganggu aktivitas melaut.
Sekretaris HNSI Kabupaten Sambas, Amiruddin, menjelaskan bahwa forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Perikanan Kabupaten Sambas, Polres Sambas, Disperindag, Pemerintah Daerah hingga unsur media.
“Tujuan utama pertemuan ini adalah membangun komunikasi yang baik antara nelayan dan pihak SPBU sehingga persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bersama-sama,” kata Amiruddin.
Dalam pertemuan itu, pihak SPBU menyampaikan komitmennya untuk kembali melayani penyaluran BBM bagi nelayan Paloh. Distribusi BBM diperkirakan mulai berjalan kembali dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan kebijakan dari Pertamina.
Kabar tersebut disambut positif oleh para nelayan karena pasokan BBM merupakan kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Paloh.
Selain membahas kelancaran distribusi BBM, pertemuan juga menghasilkan kesepakatan penting terkait pendataan kapal nelayan. Dinas Perikanan Kabupaten Sambas akan melakukan validasi dan verifikasi data kapal guna memastikan seluruh informasi yang digunakan sebagai dasar kebijakan benar-benar akurat.
Proses pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 dan akan mencakup seluruh kapal nelayan yang beroperasi di Kecamatan Paloh.
Menurut Amiruddin, data yang valid menjadi langkah penting dalam memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Dengan jumlah kapal dan kebutuhan operasional yang terdata secara jelas, usulan kepada Pertamina dapat disusun lebih tepat sasaran.
“Harapannya, setelah data kapal nelayan tervalidasi, kebutuhan BBM nelayan bisa dipenuhi secara lebih optimal dan menjadi dasar untuk pengajuan penambahan kuota di masa mendatang,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama antara nelayan dan pihak SPBU untuk terus menjaga komunikasi yang baik. Jika di kemudian hari muncul perbedaan persepsi atau kendala di lapangan, kedua pihak sepakat mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai jalan penyelesaian.
HNSI Sambas berharap hasil mediasi ini menjadi titik awal penguatan sinergi antara nelayan, pemerintah, dan pihak penyedia BBM, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. (Sai)