 |
| Ket: Erwin Johana Dukung Penertiban Tambang Ilegal, Tekankan Pemulihan Hutan |
Kabarsambas.com - Dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal terus mengalir dari berbagai pihak. Kali ini, datang dari Erwin Johana, anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II.
Erwin menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penertiban aktivitas tambang ilegal serta dorongan pemulihan hutan yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan kini mulai mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. Ia menilai maraknya aktivitas tambang ilegal di masa lalu telah meninggalkan dampak serius, khususnya terhadap kerusakan hutan dan meningkatnya potensi bencana lingkungan.
“Tambang ilegal yang terjadi sebelumnya memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Karena itu, langkah penertiban ini sangat penting untuk masa depan,” ujarnya, Sabtu (10/4/2026).
Meski demikian, Erwin mengingatkan bahwa upaya penertiban harus dibarengi dengan langkah nyata dalam pemulihan lingkungan. Ia menegaskan, rehabilitasi hutan tidak boleh hanya menjadi wacana tanpa implementasi yang jelas dan terukur.
“Penertiban harus kita dukung bersama. Namun yang paling penting adalah pemulihan lingkungan dilakukan secara nyata, bukan sekadar imbauan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat desa atau kampung dalam proses rehabilitasi hutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir memberikan pendampingan melalui program reboisasi, edukasi lingkungan, serta dukungan anggaran yang memadai.
Erwin menilai, jika masyarakat dilibatkan, maka harus diimbangi dengan solusi konkret agar tidak menimbulkan beban baru bagi warga.
“Kalau kampung diminta ikut bertanggung jawab, pemerintah juga harus memastikan ada pendampingan yang jelas,” tambahnya.
Selain itu, ia turut menyinggung pentingnya transisi pembangunan menuju sektor yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut realistis, namun memerlukan perencanaan matang agar masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan tidak kehilangan sumber penghasilan.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan di lapangan guna mencegah kembali munculnya praktik tambang ilegal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, serta masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sambas. (Sai)