 |
| Ket: Akses Warga Terganggu, DPRD Sambas Turun Tangan Verifikasi Jalan Sengketa |
Kabarsambas.com - Komisi III DPRD Kabupaten Sambas turun langsung ke Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap jalan yang tengah menjadi objek sengketa, Rabu (29/4/2026). Hasil peninjauan menunjukkan bahwa ruas jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang telah lama dimanfaatkan masyarakat.
Koordinator Komisi III DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin, mengatakan kehadiran pihaknya merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar di kantor DPRD. Ia menegaskan, verifikasi ini penting untuk memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
“Kami mengapresiasi kehadiran semua pihak, mulai dari pemerintah desa, aparat keamanan, hingga masyarakat. Kehadiran kami untuk memastikan dan menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya,” ujarnya.
Dari hasil pengecekan, Komisi III menemukan bahwa jalan tersebut telah ada sejak lama dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Namun, di lapangan juga ditemukan sejumlah persoalan, termasuk kondisi jalan yang sebagian telah dikeruk hingga memicu kecelakaan warga.
“Bahkan ada warga yang terjatuh ke parit akibat kondisi jalan yang rusak. Ini tentu menjadi perhatian serius,” katanya.
Berdasarkan dokumen yang dipelajari, jalan tersebut diperkirakan sudah ada sejak sekitar tahun 1975. Statusnya sebagai fasilitas umum diperkuat dengan adanya surat hibah pada 2005. Selanjutnya, pada 2016 juga telah terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Wakil Ketua DPRD ini juga mengungkapkan bahwa arsip desa sempat mengalami kebakaran pada 2004, sehingga pemerintah desa kala itu berupaya memperjelas status jalan melalui dokumen pendukung.
Ferdinan menilai, persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah karena jalan tersebut memiliki peran vital bagi masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pertanian, hingga kebutuhan darurat.
Akibat kondisi saat ini, warga harus memutar sejauh 500 meter hingga 1 kilometer untuk mencapai tujuan. Hal ini dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak sekolah.
“Dalam waktu dekat, DPRD akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dalam bentuk mediasi ulang untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini melibatkan banyak pihak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara bijak dan mengedepankan kepentingan bersama.
“Secepatnya kita akan fasilitasi pertemuan lanjutan agar ada solusi konkret,” pungkasnya. (Sai)