 |
| Ket: Golkar Ingatkan Pemerintah Sambas Optimalkan Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah |
Kabarsambas.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melalui juru bicara Fraksi Partai Golkar, Urai Farida, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna. Senin (28/10/2025)
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati Sambas beserta jajaran pemerintah daerah atas penyampaian nota keuangan RAPBD 2026. Fraksi Golkar menilai, meski tantangan fiskal tahun depan cukup berat, semangat membangun harus tetap dikedepankan.
“Kami berharap pandangan umum ini tidak sekadar menjadi masukan, tetapi juga menjadi kontribusi konstruktif dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026,” ujar Urai Farida.
Ia menjelaskan, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, tekanan fiskal diperkirakan menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan pembangunan tahun depan. Penurunan pendapatan daerah akibat kebijakan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.
Fraksi Golkar mencatat, pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp1,66 triliun, menurun tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,124 triliun. Kondisi ini, menurut Urai Farida, menjadi tantangan serius bagi Pemkab Sambas dalam menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.
“Dengan kondisi keuangan seperti ini, pertanyaannya apakah kita akan berhenti membangun, atau justru melangkah lebih maju dengan inovasi dan terobosan baru melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi belanja daerah tahun 2026 yang ditargetkan sebesar Rp1,52 triliun, atau turun sekitar Rp140 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan belanja tersebut, kata Urai Farida, berpotensi berimbas pada berkurangnya jumlah program pembangunan, khususnya di bidang jalan, jembatan, dan irigasi.
Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah saran strategis kepada pemerintah daerah, antara lain Optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui pembaruan basis data dan penerapan sistem digitalisasi untuk menekan kebocoran. Penyederhanaan perizinan usaha agar mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pemanfaatan aset daerah yang belum produktif melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan PAD. Efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan sektor produktif. Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait agar program pembangunan tetap berkelanjutan.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya inovasi daerah dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta perguruan tinggi untuk menciptakan solusi kreatif dalam peningkatan pendapatan daerah.
“Keberhasilan kepala daerah tidak diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari kemampuan memajukan daerah di tengah keterbatasan fiskal,” Pungkasnya. (Sai)