 |
| Ket: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menerima Kunjungan sharing knowledge inovasi Bupati Sambas H. Satono, S. Sos. I. MH bersama Perwakilan Kepala Desa Se Kabupaten Sambas. Selasa (9/07/2024) di Aula BSKDN. |
Kabarsambas.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menerima Kunjungan sharing knowledge inovasi Bupati Sambas H. Satono, S. Sos. I. MH bersama Perwakilan Kepala Desa Se Kabupaten Sambas. Selasa (9/07/2024) di Aula BSKDN.
Dalam sambutannya Bupati Sambas H. Satono, S. Sos. I. menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas masih membutuhkan pengarahan dari Pemerintah Pusat terkait Kebijakan-Kebijakan yang dapat di perbaiki sesuai dengan peraturan dan karakteristik dari pemerintah pusat.
"saya dan seluruh jajaran pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada BKSDN Kemendagri yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pembinaan serta arahan kepada jajaran pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui pertemuan ini Sehingga, Interlisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Pusat dapat menyatu. Interlisasi dalam pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat itu sendiri merupakan penyatuan antara pemikiran dan Strategi kebijakan Kemendagri RI dengan Pemerintah Daerah," Jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Sambas H. Satono, S. Sos. I. mengharapkan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat berinovasi dalam melaksanakan Strategi Kebijakan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sambas.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah kabupaten (pemkab) untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi desa.
Menurut dia, amanat tersebut sesuai dengan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
“Misi dari Bapak Presiden kita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran kemudian dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Desa harus dipandang untuk menjaga agar tidak terjadi urbanisasi yang berlebihan,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan, Pemkab Sambas dapat mengupayakan pengembangan wisata desa yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes), tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian kabupaten.
Lebih lanjut, Kepala BSKDN menyebutkan bahwa berdasarkan data pelaporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 terdapat 2.008 inovasi terkait desa. Inovasi tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. (Sai)