.jpg) |
| Ket: Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., memimpin Upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. |
Kabarsambas.com - Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., memimpin Upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc., Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ir.H.Fery Madagaskar, Kapolres Sambas Sugiyatmo, S.I.K., Dandim 1208/Sambas Czi Priyo Hindrarto, S.I.P., Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Hj. Yunisa Satono, S.Pd., M.AP., Forkopimda Kabupaten Sambas, Mahasiswa, Pelajar. Senin (29/1/2024) di Halaman Kantor Bupati Sambas.
Bupati Sambas menyampaikan Kalimantan Barat yang secara yuridis menjadi provinsi otonom sejak 1 Januari 1957. Pada sidang yang berlangsung tanggal 28 Januari 1957, DPRD Peralihan telah berhasil membentuk Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun ke 67 pada tahun ini, “Kalimantan Barat Melaju, Aman dan Kondusif”, maka upacara peringatan HUT ke 67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan ini dapat dilihat dari dua sisi.
"Pertama, peringatan hari ulang tahun ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini. Kedua, peringatan hari ulang tahun ini dapat dipandang sebagai batu loncatan guna mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari masa sebelumnya," Ujarnya.
Kemajuan dan capaian pembangunan di Kalimantan Barat pada saat ini sesungguhnya adalah dedikasi dan buah perjuangan para pemimpin Kalimantan Barat terdahulu. Mereka memiliki kemampuan leadership dan manajerial serta dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Tidak hanya itu, kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini juga adalah buah dari kerja keras bersama, seluruh Aparatur Sipil Negara, baik di lingkup pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, kontribusi bersama itu telah terbukti secara nyata memajukan daerah ini.
Dalam lembar pidatonya itu, Satono memaparkan sejumlah perkembangan indikator makro kinerja umum yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain sebagai berikut:
Pertama, pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat masuk pada kategori Tinggi dengan capaian indeks 70,47 persen.
Kedua, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27 persen pada triwulan III tahun 2023.
Ketiga, sejak tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat sudah terbebas dari desa yang berstatus sangat tertinggal. Desa mandiri pun bertambah secara signifikan menjadi 877 desa di tahun 2023.
Keempat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,05 persen, dibawah angka nasional sebesar 5,32% persen.
Kelima, angka kemiskinan tahun 2023 turun menjadi 6,71 persen dibawah angka nasional sebesar 9,36 persen.
Pada beberapa kesempatan strategis, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk terus berupaya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, serta mewaspadai dampak penurunan produksi komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Terkait reformasi birokrasi, pemerintah daerah kata dia juga diminta untuk menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya perizinan bagi investor karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Sejalan dengan itu, pemerintah daerah pun didorong untuk memprioritaskan program penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, hilirisasi industri, serta mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri," Tutur Satono.
Terakhir, pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari mendatang, pemerintah daerah diminta untuk memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu daerah tanpa melakukan intervensi apapun serta menjaga netralitas ASN selama berlangsungnya proses Pemilu sampai dengan pemilukada serentak tahun ini.
Bupati Sambas dalam amanatnya menyampaikan bahwa, dalam menjalani roda pemerintahan tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Lembaga eksekusi, legislatif dan yudikatif di tingkat daerah tetap harus berkolaborasi dan bersinergi, dengan tidak lupa menggandeng komponen masyarakat lainnya di Kalbar.
"Bertitik tolak dari arahan Presiden, Pemerintah Provinsi Kalbar telah berhasil mengendalikan inflasi. Hasilnya, pada Bulan November 2023, angka inflasi kita berada di peringkat ke 3 dari 10 provinsi terendah angka inflasi se-Indonesia, yaitu 2,01," Terangnya.
Selain itu, di tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus melanjutkan pembangunan. Meningkatkan jalan mantap provinsi melalui APBD 2024, memberikan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan IPM Kalbar, serta melanjutkan gerakan pangan murah dan operasi pasar dalam rangka upaya pengendalian inflasi.
Selama 67 tahun Pemerintah Provinsi Kalbar telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik, namun upaya tetap harus dilakukan dalam mewujudkan dan menjalankan tugas pemerintahan selanjutnya.
Bupati Satono mengucapkan atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar dirinya mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah kabupaten/kota, serta para pihak yang telah menorehkan prestasi dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang.
"Mari jadikan (momen HUT) ini sebagai pemantik semangat bagi yang lain untuk mengambil peran dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat," Pungkasnya. (Sai)