-1.JPG) |
| Ket: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Sambas menggelar Rakor Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyusunan APBDES Tahun 2024 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Jumat (3/11/2023). |
Kabarsambas.com - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Sambas menggelar Rakor Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyusunan APBDES Tahun 2024 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Jumat (3/11/2023).
Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor ini untuk pemberian penghasilan tetap (Siltap) kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
"Kemudian, penyesuaian tunjangan yang diterima Pemerintah Desa dengan tujuan memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Perangkat Desa, dan BPD, dengan harapan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," Ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan penambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelayan publik lebih maksimal dan ditingkatkan.
Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024, memberikan tunjangan kepada Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000, Sekretaris Desa Rp. 750.000, Kepala Seksi Rp. 350.000, Kepala Urusan Rp. 200.000, Staf Rp. 200.000, dan Kepala Dusun Rp. 200.000.
"Saya pastikan kita tidak akan pernah bisa melaju jika hanya duduk diam di tempat dan dipastikan juga tidak akan maju kalau sinergi dan kolaborasi tidak terbangun, tidak terawat dan tidak terjaga," Tutur Bupati Sambas.
Bupati Satono mengungkapkan bahwa memang dana APBD terbatas, tetapi minimnya dana APBD yang terbatas jangan sampai membuat terbatas untuk bergerak, terbukti hingga saat ini bisa membangun jembatan non APBD yang sudah 50 lebih buah.
"Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang kami bagi daerah Sambas Berkemajuan untuk Kepala Desa dan BPD. Kita mencoba memberikan pembinaan dan bimbingan agar kedepannya dapat menata keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku," Pungkasnya. (Sai)