 |
| Ket: Anggota DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo |
Kabarsambas.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo ikut menghadiri Audiensi dengan Dirjen Dukcapil bersama Bupati Sambas, H. Satono terkait pelayanan Publik yang sedang viral di Kabupaten Sambas, Jum’at (14/7/2023).
Dalam pertemuan itu juga turut hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wahidah yang bersangkutan langsung dengan kejadian yang diviralkan tentang pembuatan KTP.
Lerry Kurniawan Figo mengatakan masalah kekurangan Blangko E-KTP tidak terjadi hanya di Kabupaten Sambas, namun diseluruh daerah yang ada di Indonesia juga mengalami hal yang sama.
“Setelah kita audiensi dengan Dirjen Dukcapil, ternyata memang masalah kekurangan blangko E-KTP terjadi seluruh Indonesia. Ini berkaitan dengan masalah anggaran dan pengadaan di Dirjen Dukcapil,” katanya.
Dia menjelaskan setelah pertemuan dengan Dirjen Dukcapil, Kabupaten Sambas akhirnya mendapatkan blangko E-KTP Tambahan, untuk menghindari terulangnya kegaduhan yang terjadi baru-baru ini.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Dukcapil, setelah audiensi ini Kabupaten Sambas diberikan tambahan Blangko E-KTP sebanyak lima ribu eksemplar,” jelas Figo.
Anggota Fraksi Nasdem itu juga meminta masyarakat untuk menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena juga bisa menjadi solusi terkait kurangnya Blangko E-KTP di Sambas
“Untuk memudahkan sosialisasi penggunaan IKD itu, bisa dimuali dengan edaran Bupati Sambas ke seluruh OPD dulu sebagai percontohan. Harus ada role model dalam setiap kebijakan,” pinta Figo.
"Kita sudah sampaikan ke Dirjen Dukcapil, minta agar mereka melakukan koordinasi dan integritas kepada seluruh instansi terkait penggunaan IKD. Sehingga buat paspor, rekening baru, BPJS, SIM dan lainnya bisa pakai itu," tambahnya.
Lerry Kurniawan Figo juga menyebut akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak Dinas Kominfo, bagian hokum Sekretariat Daerah, Asisten dan Dinas Dukcapil untuk tindakan kedepannya.
“Kita akan bahas sampai tuntas di rapat kerja tersebut, yang rencananya kita gelar minggu depan. Mulai dari bagaimana mengatasi masalah blangko E-KTP sampai ke masalah standar pelayanan publik yang sedang trending,” Pungkasnya. (Sai)