Komisi II DPRD Sambas Kunjungi Komisi IV DPR RI

Ket: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Selasa (14/22023)

Kabarsambas.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Selasa (14/22023). Kunjungan kerja itu dipimpin langsung Koordinator Komisi II, Ir H Arifidiar MH dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas Melani Astuti. 

Rombongan Komisi DPRD yang membidangi perekonomian dan keuangan itu disambut langsung Ketua Komisi IV Sudin SE, dan 2 Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat, Maria Lestari SPd MH dan Daniel Johan SE disalah satu ruang pertemuan sekretariat komisi IV. 

Arifidiar, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sambas selaku ketua rombongan, mengungkapkan terima kasihnya kepada Komisi IV DPR RI yang telah menerima rombongan dari Kabupaten Sambas. 

"Terima kasih, kami disambut langsung Ketua Komisi IV, dan Anggota Komisi IV dari Kalbar, tentunya ini adalah kebanggaan dan sebuah kehormatan tersendiri bagi kami wakil rakyat dari Sambas," tutur Arifidiar.

Dikatakan Waka II DPRD, kedatangan Komisi II ke gedung Nusantara DPR RI, dalam rangka mengkonsultasikan beberapa permasalahan di Kabupaten Sambas. Diantaranya terkait permasalahan Hak Guna Usaha Lahan Perkebunan, Kartu Tani, Pupuk Bersubsidi, Asuransi untuk Nelayan, hingga kewenangan pengawasan untuk nelayan. 

"Kita konsultasikan masalah regulasi perizinan dan pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena warga kita banyak menyampaikan keluhan, termasuk disektor pertanian maupun perikanan. Alhamdulillah respon komisi IV DPR RI sangat baik, dan mereka telah memberikan beberapa solusi," papar Legislator Partai Golkar. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas Melani Astuti membenarkan, bahwa Komisi IV sangat serius terhadap permasalahan yang dikonsultasikan Komisi II DPRD Kabupaten Sambas. 

"Kita telah sampaikan, beberapa kondisi yang ditangani komisi II DPRD Kabupaten Sambas, konsultasi kita ke DPR RI disambut dengan baik, beliau-beliau telah membuka pintu komunikasi dengan memberikan kami tambahan wawasan dan solusi atas apa yang kami sampaikan," sebut Melani. 

Dikatakan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas ini, Komisi II akan menindaklanjuti saran masukan dari Komisi IV DPR RI. 

"Karena memang, sudah banyak permohonan dari warga kita yang mengajukan rapat dengar pendapat ke kita, sehingga kami perlu memantapkan tambahan-tambahan informasi termasuk dari DPR RI," ungkap Melani. 

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi II, Erwin Johana SH dihadapan Komisi IV, sektor perkebunan di Kabupaten Sambas, masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang belum selesai mengurus HGU. 

"Kami DPRD akan mendorong Pemda agar mengawal proses Perusahaan untuk segera menguruskan HGUnya, karena ini terkait peningkatan PAD Kabupaten Sambas. Kita juga mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI," sebutnya. 

Disektor Pertanian, Erwin mengemukakan pada konsultasi ke Komisi IV, masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani dan yang belum terdaftar di e-alokasi. Harapannya, jelas dia, Komisi IV juga mendorong pemerintah khususnya kementerian pertanian untuk tidak memberlakukan kartu tani terlebih dahulu, mengingat hal tersebut diatas.

"Kita berharap, penerapan kartu tani belum diterapkan, termasuk dengan Permentan nomor 10 tahun 2022 dimana untuk pupuk bersubsidi, tidak bisa mengakomodir untuk jenis tanaman jeruk, sedangkan jeruk, menjadi komiditi unggulan khas daerah kita juga," jelas Erwin. 

Legislator PKB ini juga menyampaikan secara detil keluhan tentang nelayan. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, dipaparkan Erwin maka diperlukan perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Asuransi nelayan dan pembudidaya, Alat keselamatan jiwa nelayan, Tambahan Kouta BBM bersubsidi bagi nelayan dan pembudidaya, Sertifikat tanah nelayan dan pembudidaya hingga Penyediaan Sarana Prasarana nelayan dan pembudidaya. 

"Termasuk Rehabilitasi tambak tradisional, Pemanfaatan DAS sebagai sumber daya ketahanan pangan. Masyarakat kita juga menyambut baik program GEMARIKAN dalam rangka mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Sambas," Pungkasnya. (Sai)

Baca juga: