.jpg) |
| Ket: Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi saat menghadiri Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022. Selasa (16/11/2022) di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas. |
Wakil Bupati Sambas, menegaskan bahwa untuk mengatasi gizi anak haruslah dilaksanakan secara bekerja sama dan tidak mementingkan ego sektoral.
"Kedepannya Pemda Sambas akan terus bekerja secara maksimal karena jika berbicara tentang tumbuh kembang anak ini tidak bisa kita atasi sendiri, kita harus bekerja sama dan tidak mementingkan ego sectoral, baik itu di level OPD maupun instansi vertikal serta organisasi masyarakat," tegasnya.
Rofi mengatakan anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat untuk menangani stunting harus lebih di maksimalkan agar tepat sasaran.
"Kita tahu bahwa APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahun itu memang benang merahnya hampir stunting semua, maka dari itu kita coba maksimalkan sehingga kedepannya tepat sasaran, jadi kita coba fokuskan dulu yang menjadi wilayah area darurat stunting Kabupaten Sambas," katanya.
Rofi yang juga sebagai Ketua Satgas Stunting Kabupaten Sambas menceritakan fakta dilapangan bahwa kebanyakan pasangan yang telah menikah itu mencari pekerjaan di luar negeri dan menitipkan anak kepada orang tua, sehingga perhatian gizi kurang terpantau
"Stunting yang terjadi kebanyakan itu ketika pasangan pergi kerja ke luar negeri, anak yang dihasilkan dari pernikahan itu kebanyakan kurang terawat atau mungkin dititipkan kepada orang tua di kampung, sehingga perhatian terhadap gizi dan kesehatan lainnya itu terlupakan," ujarnya.
Rofi menyatakan sangat optimis pada waktu yang akan datang prevelansi stunting di Kabupaten Sambas akan menurun karena sudah diterjunkan tim pengawasan dan tim pendamping untuk peningkatan gizi.
"Ini juga menjadi pengawasan kita juga yang menurunkan tim-tim yang ada di lapangan dan tim pendamping, sehingga cukup memberikan saran masukan serta bantuan untuk peningkatan gizi anak kedepannya kita optimis apapun yang terjadi kedepan, stunting harus turun di Kabupaten Sambas," jelasnya.
Ia berharap penurunan stunting menjadi perhatian secara bersama-sama karena stunting merupakan masalah bersama.
"Harapan saya ini bisa menjadi sebuah perhatian dan kerja sama secara bersama-sama karena ini masalah kabupaten dan masalah Indonesia sehingga semua harus diatasi secara bahu membahu tanpa mementingkan ego sektoral," tutup Rofi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas, dr. Fattah Maryunani., mengatakan bahwa telah selesai mengikuti entry meeting evaluasi oleh BPKP dan BKKBN Kalbar yang mana saat ini juga OPD masih mengumpulkan data-data sebagai pendukung hingga pada (25/11) mendatang.
"Kemarin pada saat entry meeting evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar dan BKKBN Kalbar yang saat ini masih mengumpulkan data-data dari beberapa OPD terkait sampai tanggal 25 November 2022 mendatang," jelas Fattah.
Ia mengatakan tidak dapat banyak berkomentar karena masih menunggu evaluasi dari BPKP dan berharap ada rekomendasi perbaikan.
"Hingga sekarang saya tidak bisa banyak berkomentar tetapi yang pasti dengan evaluasi dari BPKP saya berharap ada rekomendasi untuk perbaikan ke depannya," kata Fattah.
Ia menuturkan bahwa hingga saat ini masih menunggu RTL dan tetap melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan.
"Mengenai tindak lanjut tergantung dari rekomendasi BPKP, sekarang masih menunggu mereka dan tetap melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan," pungkas dr. Fattah. (Sai)
.jpg)
.jpg)
