-->


Perpecahan Dapil Sambas Harus Mementingkan Kepentingan Rakyat

Editor: Admin author photo

Ket: Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) tanggapi rencana perpecahan dapil di kabupaten Sambas sesuai dengan edaran lampiran II KPU Sambas No 02.PL.01.3-Pu/6101/2/2022 tentang rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sambas dalam pemilihan umum tahun 2024. 

Kabarsambas.com - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) tanggapi rencana perpecahan dapil di kabupaten Sambas sesuai dengan edaran lampiran II KPU Sambas No 02.PL.01.3-Pu/6101/2/2022 tentang rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sambas dalam pemilihan umum tahun 2024. 


Ketua Umum KMKS Dimas Yosa Ananda mengatakan sesuai dengan lampiran edaran dari KPU Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan yang sebelumnya ada 5 Dapil akan di Pecah menjadi 7 Daerah Pemilihan di Kabupaten Sambas. 


“Dengan rentangan waktu dari tanggal 23 November sampai dengan 6 Desember merupakan masa tanggapan dan masukan masyarakat mengenai perpecahan dapil di Kabupaten Sambas,” katanya. Selasa (29/11/2022)


Dimas menambahkan sebagai mahasiswa ini menjadi isu yang hangat untuk kita diskusikan bersama, keterlibatan mahasiswa yang dalam posisinya tidak memiliki kepentingan politik sangat perlu untuk di libatkan dalam uji publik yang akan di laksanakan oleh KPU Sambas Nantinya. 


“Kami berharap perpecahan dapil di kabupaten Sambas tetap mengutamakan beberapa prinsip yang sudah diatur dalam PKPU No 6 Tahun 2022 ada 7 prinsip yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dapil di Kabupaten Sambas. Adapun 7 prinsip tersebut ialah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan,” tuturnya. 


Sementara itu Departemen Aksi dan Advokasi Pembangunan Daerah Azwar Abu Bakar menjelaskan jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas di kabupaten Sambas menjadi arena pertempuran untuk para partai politik nantinya untuk memperebutkan 45 Kursi anggota DPRD di Kabupaten Sambas. 


“Ibaratkan sepak bola daerah pemilihan ini adalah lapangan bola untuk bermain, keterlibatan mahasiswa dalam mengkaji persoalan rencana pemecahan dapil tentu sangat di perlukan dengan posisinya yang tidak memiliki kepentingan baik secara individu maupun kelompok,” jelasnya.


“Perlu kami tegaskan kembali rencana perpecahan dapil harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di PKPU no 6 Tahun 2022, jika hanya perpecahan dapil menguntungkan kalangan dan kelompok tertentu saja buat apa, KPU Harus tegas dalam mengambil keputusan nantinya,” Tambanhnya.


Sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat harus di kedepankan dalam menhadapi berkompetisi dan diikutsertakan dalam pemilihan Anggota legislatif ialah masyarakat, jangan jadikan masyarakat boneka saat pemilihan saja, kemudian setelah itu santai-santai saja. 


“Dapat kita pahami bersama, selama mengacu pada prinsip-prinsip yang telah di tentukan perpecahan dapil menurut kami tidak masalah, namun perlu di pertimbangkan kembali dengan kondisi masyarakat di kabupaten Sambas perlu di sosialisasikan apa dampak negatif dan positif jika dapil yang sebelumnya 5 menjadi 7 di kabupaten Sambas, hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan peluang menang, menjadi strategi masing-masing partai politik dalam berkompetisi nantinya, kami siap menjadi gerda terdepan jika memang dalam perpecahan dapil ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan membelakangi kepentingan masyarakat di kabupaten Sambas,” Pungkasnya. (Red)

Share:
Komentar

Berita Terkini