 |
| Ket: Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Sambas Bergerak Tolak Kenaikan BBM. Selasa (6/9/2022) |
Kabarsambas.com - Puluhan Mahasiswa Kabupaten Sambas melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sambas yang tergabung dari beberapa Organisasi Kepemudaan diantara, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas, Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Sambas, Badan Eksekutif Mahasiswa IAIS (BEM) Sambas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltek Negri Sambas dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik (PMKRI) Sambas. Selasa (6/9/2022).
Jalannya aksi demontrasi tersebut dimulai dari titik kumpul di halaman masjid Babul Janah, lalu berjalan kaki dan mendorong kendaraan sepeda motor dari mesjid hingga pasar Sambas sambil melakukan orasi di sepanjang jalan dan dilanjutkan dengan berkendara bersama menuju kantor halaman DPRD Kabupaten Sambas.
Ketua umum HMI Cabang Sambas Pirdaus menyampaikan, tiga tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sambas terkait kebijakan kenaikan harga BBM.
"Tiga tuntutan yang kami sampaikan dari Aliansi Mahasiswa Sambas Bergerak kepada DPRD Kabupaten Sambas hari ini diantaranya, Mendesak pemerintah untuk mencabut kembali kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Menindak tegas dan memberantas mafia bahan bakar minyak (BBM) dari hulu ke hilir," katanya.
Dikatakan Pirdaus, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini bukan hal tepat, sebabnya Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, setelah pendemi covid 19 yang memporak porandakan perekonomian nasional.
"Kebijakan pemerintah hari ini dengan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang kurang tepat karna akan menambah beban dan derita raktat indonesia. Kenaikan bbm bersubsidi akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat menengah kebawah, karna kenaikan bbm memiliki multiplier effect, seperti inflasi yang tinggi, menurunnya daya beli masyarakat, dan meingkatnya angka kemiskinan," ujarnya.
"Sementara itu, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, setelah pendemi covid 19 yang memporak porandakan perekonomian nasional, ditambah lagi perseteruan antara rusia-ukraina," sambungnya.
Lanjut dirinya menyatakan, pemerintah bukannya fokus pada pemberantasan mafia BBM, malah mementingkan kelompok, sehingga masyarakat yang mendapatkan dampak dari kebijakan tersebut.
"Konteks global tersebut berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional, terutama di sektor energi. Kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas USD 100 per barel perimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM yang harus di tangguang negara dengan dana APBN," ucapnya.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak praktik mafia migas khususnya BBM bersubsidi yang memperburuk kondisi dan sangat merugikan rakyat dan negara. Alih alih menaikkan BBM bersubsidi pemerintah lebih fokus memberantas mafia tersebut," pungkasnya.(Sai)
.jpg)
.jpeg)
