Kabarsambas.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memanfaatkan momentum Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Senin (12/9/2022) guna menyuarakan penolakan kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
Suara Penolakan itu disampaikan langsung Walisa, juru bicara fraksi PKS saat menyampaikan Pemandangan Umum DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang DPRD.
"Kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM Bersubsidi saat ini, merupakan momentum yang tidak pas, dimana negeri kita sedang pada masa pemulihan," ujar dia.
Fraksi PKS kata dia menyayangkan upaya Pemerintah itu. Menurut Walisa, harusnya Pemerintah mengambil langkah strategis lainnya.
"Negeri ini memerlukan upaya nyata untuk pemulihan, bukan dengan cara menaikan harga BBM Bersubsidi, melainkan bisa dengan memberikan stimulus untuk masyarakat," jelas dia.
Akibat kebijakan Pemerintah itu lanjut Walisa, bukan mempercepat pemulihan negeri, tetapi akan menghadirkan penghambat untuk kebangkitan negeri.
"Kondisi sekarang ini masih tidak stabil, Perekonomian Global juga masih berada pada kondisi yang tidak menentu, yang berakibat pada inflasi tinggi. Kenaikan BBM Bersubsidi ini bukan hanya sekedar berdampak pada biaya transportasi, tetapi semua itu, berdampak menyeluruh ke aspek kehidupan. Dengan ini jelas kami sampaikan Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi," Pungkasnya. (Sai)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
