Satono Ancam Cabut Izin Toko Ritel Jika Tidak Mau Menjual Beras Petani Sambas

Editor: Admin author photo

Ket: Bupati Sambas H Satono

Kabarsambas.com-Pemkab Sambas serius untuk menyediakan sektor hilirisasi untuk petani kabupaten Sambas. Salah satunya dengan rencana Bupati Sambas yakni menjual padi ke toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret.


Bahkan apabila toko ritel tersebut tidak maupun menjual beras Petani. Bupati Satono menegaskan akan mencabut izin dua toko ritel tersebut.


Dirinya menyebutkan upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani harus didukung semua pihak termasuk pengusaha.


"Ya, karena ini niat baik membantu petani Sambas, saya rasa semuanya akan menyambut baik. Mereka mendukung, termasuk Indomaret dan Alfamart kalau mereka tidak mau kita cabut ijinnya," tegasnya. 


Bupati Satono menjelaskan satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi adalah One Village One Product (OVOP). Melimpahnya hasil panen padi para petani di Kabupaten Sambas bisa dijadikan beras premium produk unggulan desa sehingga bisa dijadikan OVOP.


"Salah satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi yakni OVOP. Sambas ini lumbung padi, lumbung beras, agar itu bisa betul-betul memberikan kontribusi bagi petani di Kabupaten Sambas. Bukan hanya untuk makan, tapi bisa meningkatkan ekonomi mereka. Maka kita carikan sektor hilirnya," ungkapnya.


Bupati mengungkapkan salah satu upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani bisa dengan berbagai cara. Pertama mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal.


"Ya, pertama kita kemas, kita dorong melalui koperasi, seluruh pegawai negeri yang jumlahnya ada lebih dari 6 ribu orang, kita wajibkan membeli beras petani Sambas. Kemudian toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang ada, kita minta wajib menjual beras petani Sambas," ungkapnya.


Bupati Satono menjelaskan, agar beras lokal premium yang dijual di toko ritel bisa berdaya saing dengan beras premium lain, maka beras petani lokal tersebut harus dikemas sebaik mungkin dan kualitasnya terjaga.


"Untuk mewujudkan upaya tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas sedang mempersiapkan regulasi agar kebijakan tersebut berlandaskan hukum," Pungkasnya. (Sai)

Share:
Komentar

Berita Terkini