Ket: Direktur Eksekutif Buruh Migran Assambasy Galih Usmawan |
Kabarsambas.com-Penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemda Sambas melalui Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I.,MH dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pusat bersama tujuh Kabupaten lainnya mendapat apresiasi dari Buruh Migran Assambasy.
Direktur Eksekutif Buruh Migran Assambasy Galih Usmawan mengatakan bahwa MoU antara BP2MI dengan Pemda Sambas merupakan langkah maju dalam tata kelola pekerja Migran di Kabupaten Sambas.
"Ya, kabupaten Sambas merupakan kantong pekerja migran terbesar di Kalbar dan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Jadi sudah semestinya kita menaruh perhatian besar terhadap pekerja migran maupun keluarganya," katanya.
Ditambahkan Galih Usmawan pada pandemi covid-19 melanda seluruh negara tentu sangat berdampak pada nasib PMI. Dimana pemulangan PMI secara besar-besaran, pemutusan kerja dan penghentian pengiriman PMI.
" Kondisi tersebut tentu sangat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Skema dan tata kelola PMI kedepan harus utuh dan menyeluruh," jelasnya.
Meski demikian tata kelola PMI di Kabupaten Sambas sudah baik dengan hadirnya LTSA P2TKLN yang sudah beroperasi selama 4 tahun ini. BP2MI Sambas juga memiliki aplikasi layanan yang dinamai Sistem Layanan Virtual (SIlvi) dan telah dioperasikan di dua desa diantaranya Desa Tebas Sungai dan Desa Sarang Burung Kuala.
"Kemenaker sebelumnya punya program yang dinamai Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang ditempatkan di Desa Dungun Perapakan dan Desa Pangkalan Kongsi. Kabarnya program tersebut di dua desa tersebut terhenti," ungkapnya.
Kedepan kata Galih perlu dipikirkan soal bagaimana meminimalisir pekerja migran non prosedural yang melalui jalur-jalur tidak resmi, pemberantasan sindikat- PMI Ilegal, peningkatan skill dan kompetensi pekerja migran dan penumbuhan pusat-pusat pelatihan dan pemberdayaan bagi CPMI, Purna PMI dan keluarga.
"Kerja-kerja kolaboratif multi pihak menjadi kunci dalam tata kelola PMI kedepan termasuk penyiapan SDM yang unggul dan bersertifikasi dalam rangka bonus demografi, Sambas Unggul 2025 dan Indonesia Emas 2045. Insya Allah lembaga Buruh Migran Assambasy bersama Disnakertrans Sambas akan melakukan sosialisasi terkait tata kelola PMI Kabupaten Sambas," Pungkasnya. (Sai)