-->

DPRD Menginginkan Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Editor: Admin author photo

Ket: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan SP saat menyampaikan paparan saat membahas rencana strategis 2002-2026 dan program unggulan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Kamis (19/8/2021).

Kabarsambas.com-Rancangan Awal RPJMD Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meski memprihatikan perlindungan buruh migran Indonesia (PMI).


Hal ini disampaikan ketua Komisi II DPRD Kabupaten Samba, Ahmad Hafsak Setiawan SP saat membahas rencana strategis 2002-2026 dan program unggulan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Kamis (19/8/2021).


“Kami dari legislatif berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memastikan program perlindungan untuk PMI kita yang sekarang masih di Luar Negeri,” ujarnya.


Legislator PPP ini juga memberikan pandangannya terkait pintu perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas. Dia mengapresiasi penuh upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam mengamankan Pintu Perbatasan Negeri yang ada di Kabupaten Sambas.


“Kita bersyukur, kita memiliki pintu perbatasan, bahkan ada dua titik. Tetapi perlu kita ingat bersama, agar ini juga menjadi perhatian kita semua, termasuk kita di daerah, pemda, untuk memperkuat pengawasan. Terlebih jalan-jalan tikus atau jalur ilegal. Kiranya dengan pembahasan RPJMD kali ini, kita bisa menghadirkan dukungan program untuk menyikapi kondisi tersebut,” ungkapnya.


Dirinya juga mempertegas pentingnya dinas instansi mengupgrade dan mengupdate pola pikir maupun pola pelayanan. Dia mengapresiasi aplikasi SIMONIKA, atau sistem informasi monitoring tenaga kerja yang sudah diterapkan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sambas.


“Sudah seharusnya kita mengadopsi dan penerapan teknologi digital,” tuturnya.


Hal lain yang mendapat perhatian Ahmad Hafsak adalah terkait hubungan perusahaan dengan para tenaga kerjanya. Dia meminta Dinas memberikan perhatian lebih agar hak-hak tenaga kerja dapat terpenuhi oleh pihak perusahaan.


“Semoga RPJMD kita kedepannya, mampu menghadirkan program unggulan, rencana strategis yang berpihak ada luasnya lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh masyarakat kita. Dengan adanya iklim usaha yang baik dan menjanjikan di daerah sendiri, semoga itu membuat kepastian dan jaminan untuk masyarakat kita mau berusaha di negeri sendiri,” katanya.


Membahas kondisi transmigrasi, Ketua Komisi II memberikan pujian dan apresiasi yang tinggi kepada dinas terkait. Dirinya mengungkapkan pemda melalui dinas dan BPN Sambas, telah melakukan upaya besar dengan memastikan hak-hak para transmigrasi terkait kepemilikan lahan.


“Semoga kedepannya, RPJMD kita juga mendukung progam-program untuk penguatan Transmigrasi di Kabupaten Sambas,” Pungkasnya. (Sai)

Share:
Komentar

Berita Terkini