 |
| Ket: Poto Mahendra Putra |
Kabarsambas.com-Resahkan Masyarakat kabupaten Sambas. Tokoh Masyarakat Kabupaten Sambas Mahendra Perdana meminta supaya direktur RSUD Sambas di pecat.
"Kondisi ini harus ada yang bertanggung jawab terhadap begitu resahnya masyarakat kita, publik Sambas merasa terkejut dengan viralnya kabar ketersedian oksigen dirumah sakit Sambas kosong, keselamatan warga Sambas menjadi terabaikan, Direktur RSUD Sambas mesti dipecat," katanya.
Hal tersebut harus dilakukan mengingat begitu pentingnya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Sambas.
"Ya, kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan kondisi kosongnya oksigen di RS Sambas menunjukkan manajemen infomasi dan komunikasi dikabupaten Sambas lambat dan terlalu birokratis," tuturnya.
Sehingga kata Mahendra pemerintah seolah hanya membuat kebijakan berdasar kondisi yang ada, tanpa memikirkan bagaimana menghadapi situasi mendatang.
"Seharusnya hal ini sudah jauh hari di antisipasi mengingat kejadian Covid 19 sudah menjadi kondisi darurat sejak lama secara nasional, terlebih mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu ini," tuturnya.
Seharusnya kata Mahendra jalur birokrasi harusnya bisa mengambil keputusan cepat dan taktis demi keselamatan warga Sambas.
"Jangan pertaruhkan keselamatan warga Sambas hanya karena karena persoalan remeh temeh birokrasi, Bupati Sambas sekaligus sebagai ketua satgas penangan Covid harus mengambil langkah tegas dan tidak bertele tele agar ketersedian oksigen di RS tidak boleh kosong aplagi sampai berhari-hari, bahkan 1 menit pun tidak boleh," katanya.
Kebutuhan oksigen bukan hanya diperlukan mendesak bagi pasien Covid-19, namun juga digunakan oleh penyakit umum lainnya yang saat ini juga membutuhkan oksigen.
"Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah faktor yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia, maka jika ini terkesan terabaikan maka pemerintah daerah kabupaten Sambas telah melakukan pelanggaran atas hak hidup dan hak sehat bagi warga Sambas," Tutupnya. (Sai)
.jpg)
.jpeg)
