 |
| Ket: Puluhan Kepala Desa saat menghadiri Hearing di Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Senin (30/11/2020) |
Kabarsambas.com-Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sambas untuk menyampaikan aspirasi. Senin (30/11/2020)
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas, Khalid mengatakan kedatangan mereka mengenai keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap kedua.
"Kehadiran kita berkaitan dengan pencairan anggaran dana desa tahap kedua yang ada keterlambatan. Dimana setiap tahun terjadi, jangan sampai terulang kembali di tahun depan," ujarnya.
Dirinya yang merupakan Kades Bukit Segoler, Kecamatan Tebas itu menyampaikan kedepan mereka meminta agar bisa di pisahkan antar ADD dan juga tunjangan para kepala desa dan perangkatnya.
"Hal ini menyangkut han dan kewajiban kepada kami yang katanya ujung tombak pemerintahan di tingkat Desa," tuturnya.
Sehingga pihaknya datang untuk mempertanyakan dua hal kepada DPRD, Pjs Bupati Sambas, Dinsos PMD dan juga Bakeuda Sambas. Keterlambatan proses pencarian ADD tahap kedua, yang berakibat pada berkurangnya pada pendapatan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD yang belum dibayarkan sejak bulan Juli.
"Kemudian berkaitan dengan Nomor Induk Kepala Desa, yang sampai sekarang belum ada terealisasi," ujarnya.
Ditempat yang sama Sekretaris APDESI Kabupaten Sambas, Alpian juga meminta agar ada kebijakan pemerintah daerah untuk memisahkan gajih dan tunjangan dan ADD.
"Kami dituntut dengan tugas kami, tapi hak dan kewajiban kami tidak di Penuhi. Oleh karenanya kami minta agar ada pertimbangan untuk dibuat kebijakan pemisahan antara ADD dengan tunjangan dan gaji di pisah," Pungkasnya. (Sai)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)