LKPJ APBD Barometer Keberhasilan Pemerintah

Editor: Admin author photo

Ket: Pelaksanaan Rapat Paripurna LKPJ APBD Tahun 2019. Kamis (31/7/2020) di Aula DPRD Kabupaten Sambas

Kabarsambas.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melaksanakan rapat paripurna untuk masa persidangan ke-III tahun sidang 2020.

Rapat paripurna tersebut membahas rencana peraturan daerah kabupaten Sambas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun 2019.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas, Sekda Sambas, Ketua DPRD, Wakil Pimpinan DPRD, Kepala OPD dan Tamu undangan. Kamis (30/7/2020) Di Aula DPRD Sambas.

Ketua DPRD Sambas, H.Abu Bakar mengatakan berdasarkan Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas nomor 11 tahun 2020 tanggal 23 juli 2020 tentang perubahan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas nomor 9 tahun 2020 tentang pengesahan jadwal acara dan rapat paripurna untuk masa persidangan ke-III tahun sidang 2020.

"Sehingga dalam rapat paripurna ini akan dilaporkan hasil pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan badan anggaran yang berisikan proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembahasan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun 2019," ungkapnya.

"Laporan ini sebelumnya telah dilaksanakan rapat antara badan anggaran DPRD Kabupaten Sambas bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas permintaan persetujuan dan anggota DPRD," tambahnya.

Juru bicara badan anggaran DPRD Sambas Ramzi mengatakan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun 2019 merupakan merupakan salah satu wujud transparansi Pemerintah daerah kabupaten Sambas.

"LKPJ APBD merupakan siklus tahunan yang disampaikan ke DPRD yang wajib untuk didiskusikan bersama. Kita telah membahas bersama badan anggaran, komisi, Fraksi dan OPD dipemerintah kabupaten Sambas," ungkapnya.

Dalam pendapat akhir Fraksi DPRD Sambas yang disampaikan Ramzi dimana Partai Gerindra memberikan catatan, dimana bupati meski mendorong dan meningkatkan sisi pengelolaan sehingga bisa mendapatkan PAD Daerah. Dilakukan evaluasi setiap OPD, dan menerima LKPJ 2019.

Sementara Partai Demokrasi Perjuangan (PDI P) mengapresiasi bupati dan jajaran yg dalam mempertahankan Opini WTP.  Namun harus ada kerja ekstra dalam  pendidikan dan kesehatan harus di maksimalkan kemudian pelayanan Disdukcapil diharapkan tidak berbelit-belit.

Dari Partai Golkar mengkritik dimana pemberlakuan undang-undang masih belum maksimal sehingga menimbulkan kinerja yang belum baik, kemudian juga menyoroti realisasi bantuan keuangan yang belum dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Partai Nasdem menghimbau pihak inspektorat harus melakukan pengawasan anggaran yang di kelola perangkat daerah, kemudian eksekutif harus mempunyai inovasi dan etos kerja yang harus diperbaiki dan pelayanan kepada masyarakat harus yang memuaskan.

Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) menginginkan pemda perlu bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian Pemda juga harus memaksimalkan dalam peningkatan PAD dan pengelolaan daerah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti masih banyaknya jalan kabupaten yang masih rusak dan pemeliharaan jalan yang belum maksimal
Kemudian terkait konflik lahan yang harus segera diatasi.

Lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) megapresiasi Pemda sambas dalam meraih Opini WTP, PKS berharap pemerintah tetap memperhatikan pembangunan dengan aspek dasar, sehingga tercipatanya masyarakat yang hebat.

Terakhir Fraksi Persatuan Demokrat juga mengapresiasi raihan Opini WTP dan menginginkan pemerintah tetap menjalankan program pembangunan.

Ditempat yang sama Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH mengatakan dalam penyampaian LKPJ APBD merupakan gambaran dan tolak ukur kegiatan satu tahun anggaran.

"Alhamdulillah kita telah mencapai Opini WTP, ini merupakan merupakan usaha dan kerja keras kita. Capaian ini semua yang harus kita jaga dan kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.

Atbah mengatakan masukan dan saran dari DPRD akan ditindaklanjuti oleh eksekutif dan akan dilakukan pada tahun kedepanya.

"Tentu, pemkab Sambas akan berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan semua sektor pembangunan," Pungkasnya. (Sai)


Share:
Komentar

Berita Terkini