 |
| Pahmi Ardi |
"Ya, pada pembahasan APBD-P di bulan Agustus ini, kita sangat berharap DPRD sebagai wakil rakyat dapat teliti dalam pembahasannya dan melihat rujukan PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan lainnya yang dapat menjadi jadi rujukan tentang bagaimana komposisi APBD yang sehat," katanya. Senin (10/8/2020)
Ditambahakan Pahmi dalam pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan aspek kepentingan publik dan melihat kondisi kebutuhan daerah.
"Intinya dalam pembahasannya tentu harapan kita agar DPRD jangan tergesa-gesa dan melihat aspek kebutuhan tersebut," ujarnya.
Disituasi Pendemi Covid-19 disampaikan mantan presiden mahasiswa poltesa ini dengan adanya pemotongan beberapa pos anggaran juga meski diperhatikan dikarenakan seperti belanja langsung yang menjadi kepentingan publik tidak bisa terealisasikan.
"Salah satunya aspek belanja modalnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan kepentingan publik dalam pembahasan dan penetapan pada APBD-P kali ini," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada DPRD karena memang APBD adalah tulang punggung dalam pembangunan Kabupaten Sambas.
"Kita menginginkan dalam pembahasan sampai dengan penetapan APBD harus mengutamakan kepentingan publik masyarakat Sambas diatas kepentingan apapun," Pungkasnya. (Sai)
.jpg)
.jpg)
