 |
| Foto: Prokompim Pemkab Sambas Ket: Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH saat bersama Komandan Kodim 1208/Sambas dan Wakapolres Sambas saat bersamaan berkomitmen dalam penanggulangan kebakaran hutan. |
Kabarsambas.com-Bentuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi presiden nomor 3 tahun 2020.
Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH mengatakan presiden menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi kegiatan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
"Pesan Presiden pada rakornas kebakaran hutan dan lahan, terakhir di istana, sangat jelas. Kepala Daerah, bersama jajaran kepolisian dan TNI diminta bersama-sama agar mewujudkan zero asap," katanya. Jum'at (17/7/2020).
"Pesan Presiden pada rakornas kebakaran hutan dan lahan, terakhir di istana, sangat jelas. Kepala Daerah, bersama jajaran kepolisian dan TNI diminta bersama-sama agar mewujudkan zero asap," katanya. Jum'at (17/7/2020).
Bahkan kata Bupati, Presiden mewanti-wanti Panglima TNI dan Kapolri mencopot jabatan perwira TNI dan Perwira Polri diwilayah yang masih terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat.
"Yang membakar hutan dan lahan siapa, yang mendapat sanksi pangkat dan jabatan jajaran TNI dan kepolisian. Ini adalah hal yang tidak sinkron. Kasihan aparat, telah berjibaku tetapi masih harus mendapat sanksi. Karenanya, kita semua harus berperan menyiapkan wilayah zero asap, zero hotspot hingga zero kasus kebakaran hutan dan lahan," paparnya.
Bupati juga menegaskan instruksi presiden terkait mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkatan kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan lahan maupun tindakan lain.
Dipaparkan Bupati, Pemda Kabupaten Sambas, menindaklanjuti instruksi presiden, telah mengambil beberapa langkah penting.
"Yang membakar hutan dan lahan siapa, yang mendapat sanksi pangkat dan jabatan jajaran TNI dan kepolisian. Ini adalah hal yang tidak sinkron. Kasihan aparat, telah berjibaku tetapi masih harus mendapat sanksi. Karenanya, kita semua harus berperan menyiapkan wilayah zero asap, zero hotspot hingga zero kasus kebakaran hutan dan lahan," paparnya.
Bupati juga menegaskan instruksi presiden terkait mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkatan kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan lahan maupun tindakan lain.
Dipaparkan Bupati, Pemda Kabupaten Sambas, menindaklanjuti instruksi presiden, telah mengambil beberapa langkah penting.
"Pemda telah memetakan sebanyak 20 desa yang punya potensi dan risiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari 34 desa yang ditetapkan. Termasuk wilayah kecamatan yang memerlukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan," tutur Bupati.
Atbah menegaskan, apel langit biru di bumi khatulistiwa harus menjadi moment penting penegasan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat menjaga langit tetap biru dan cerah menyehatkan semua.
Atbah menegaskan, apel langit biru di bumi khatulistiwa harus menjadi moment penting penegasan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat menjaga langit tetap biru dan cerah menyehatkan semua.
Program langit biru itu menurut Bupati, sangat tepat disinergikan dengan program desa mandiri, yakni pendekatan kesejahteraan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
"Program desa mandiri secara otomatis berdampak pada kesejahteraan, diharapkan merubah pola pikir hidup masyarakat, mendorong percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa serta target zero hotspot di daerah," jelasnya.
"Program desa mandiri secara otomatis berdampak pada kesejahteraan, diharapkan merubah pola pikir hidup masyarakat, mendorong percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa serta target zero hotspot di daerah," jelasnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas, Yudi S.Sos MSi, mengatakan data dalam dua tahun terakhir untuk kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan luasan lahan terbakar. Tahun 2018 ungkap dia mencapai kisaran 2500 hektar, tahun 2019 1.456 hektar.
"Data sementara untuk tahun 2020, lahan terbakar seluas 40 hektar. Selalu bersyukur dan berdoa, agar luasan di tahun 2020 ini tidak meluas atau bertambah," Pungkasnya. (Sai)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
