DPRD dan KPUD Sambas Bahas Kesiapan Pilkada Berstandar Covid-19

Ket: Ketua DPRD Kabupaten Sambas H Abu Bakar dan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo saat melaksanakan Rapat kerja DPRD Kabupaten Sambas bersama KPU Kabupaten Sambas. Kamis (11/6/2020) di Aula DPRD Kabupaten Sambas.

Kabarsambas.com-Guna membahas kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas dalam melaksanakan Pilkada Berstandar Covid-19. DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan rapat bersama KPUD Sambas.

Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo mengatakan Rapat Kerja bersama dengan KPU adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan pilkada serentak, dimana sesuai tahapan akan kembali berjalan pada 15 Juni mendatang.

"Ya, rapat ini untuk meminta keterangan dan penjelasan dari mereka terkait dengan persiapannya dalam melaksanakan pilkada dengan protokol Kesehatan, atau berstandar Covid-19," ujarnya. Kamis (12/6/2020).

Legislator Nasdem ini mengungkapkan beberapa waktu lalu pihaknya menangkap statemen dari KPU tentang keperluan penambahan biaya pemilu ditengah Pandemi Covid-19.

"Beberapa waktu lalu kita mendengar statemen dari ketua KPU Sambas tentang usulan penambahan anggaran kurang lebih sebesar Rp 10 miliar untuk menjalankan pilkada berstandar Covid-19," katanya.

Maka kami berharap supaya KPUD Sambas dapat melakukan realokasi anggaran yang sebelumnya sudah ada di KPU Sambas supaya bisa memangkas anggaran-anggaran yang tidak bisa di eksekusi, seperti perjalan dinas, bimbing teknis dan lainnya.

Sebelumnya, kata Figo KPU juga sudah melakukan pertemuan dengan Pemda. Dan pada pertemuan itu, Pemda mengaku tidak mampu memenuhi penambahan anggaran tersebut. Sehingga diharapkan  KPU Kabupaten melalui KPU RI juga bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat agar penambahan anggaran Pilkada nantinya tidak di bebankan kepada APBD.

"Ya, kita tentu akan mendorong, apakah melalui rekomendasi atau komunikasi formil. Terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, agar jika ada tambahan bisa di beban ke APBN, kami berharap kalau memang tidak ada opsi-opsi lain. Maka kita harapkan agar KPU bisa sangat-sangat selektif untuk memilih kegiatan dan bisa digunakan untuk kegiatan lainnya," Pungkasnya. (Sai)

Baca juga: