 |
| Foto: Humas Pemkab Sambas Ket: Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH bersama Wakil Bupati Sambas Hj.Hairiah.SH.MH saat memantau pekerjaan migran asal sambas ketika pulang kampung. Jumat (1/5/2020) |
Kabarsambas.com-Meluasnya Pandemi Covid-19 berdampak pada keberadaan Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja maupun belajar di luar negeri.
Pemerintah Kabupaten Sambas terkait keberadaan WNI asal Kabupaten Sambas terutama yang berada di Sarawak Malaysia, telah mengambil berapa langkah kebijakan penting. Diantaranya, Bupati Sambas telah mengirim surat nomor 100/077/Tapem Tanggal 27 April 2020 Hal Permohonan Arahan dan Bantuan Pemulangan WNI Asal Kabupaten Sambas di Sarawak Malaysia kepada Gubernur Kalbar.
Surat dimaksud ditembuskan juga kepada Menteri Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta dan Konsulat Jenderal RI di Kuching Sarawak Malaysia.
"Seperti yang kita ketahui, pihak Malaysia telah memberlakukan lockdown tahap ketiga atau mereka menyebutnya perintah kawalan pergerakan diseluruh wilayah negara bagian malaysia termasuk di Sarawak. Guna memutus mata rantai penyebaran covid 19. Kebijakan itu sangat berdampak atau berimbas pada Pekerja Migran Indonesia," kata bupati. Senin (4/5/2020).
"Seperti yang kita ketahui, pihak Malaysia telah memberlakukan lockdown tahap ketiga atau mereka menyebutnya perintah kawalan pergerakan diseluruh wilayah negara bagian malaysia termasuk di Sarawak. Guna memutus mata rantai penyebaran covid 19. Kebijakan itu sangat berdampak atau berimbas pada Pekerja Migran Indonesia," kata bupati. Senin (4/5/2020).
Dampak dari lockdown yang diberlakukan pihak Malaysia tentu sangat dirasakan PMI baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Terlebih bagi WNI yang saat ini permit atau cop atau visa sudah mati.
"Kondisi lockdown negara malaysia, sudah pernah Pemerintah Daerah Kab Sambas bahas bersama stakeholder terkait, forkopimda dan melibatkan KJRI Kuching Sarawak di Wisma Indonesia Aruk Kecamatan Sajingan Besar. Rapat itu kita bahas untuk mengantisipasi kepulangan WNI atau PMI melalui PLBN Aruk ditengah pandemi covid 19 ini. Dari pertemuan itu, kita sudah menyepakati beberapa kondisi," katanya.
"Kondisi lockdown negara malaysia, sudah pernah Pemerintah Daerah Kab Sambas bahas bersama stakeholder terkait, forkopimda dan melibatkan KJRI Kuching Sarawak di Wisma Indonesia Aruk Kecamatan Sajingan Besar. Rapat itu kita bahas untuk mengantisipasi kepulangan WNI atau PMI melalui PLBN Aruk ditengah pandemi covid 19 ini. Dari pertemuan itu, kita sudah menyepakati beberapa kondisi," katanya.
Pada intinya, jelas Atbah dalam rangka memberikan ketenangan terhadap WNI atau PMI di wilayah negara bagian sarawak khususnya yang berasal dari Kab Sambas, Pemda telah bekerjasama dengan KJRI Kuching Sarawak. WNI atau PMI sebut dia, diberikan edukasi, himbauan melalui video yang telah diunggah di media sosial dan channel video youtube.
"Kita himbau agar WNI disana tetap tenang dan mematuhi himbauan atau anjuran dari Pemerintah setempat, jikapun ingin pulang, kita sarankan pada saat kondisi sudah aman," ungkapnya.
WNI asal Kabupaten Sambas yang berada di Sarawak Malaysia terbilang cukup banyak dan berada jauh dari jangkauan KJRI. Bupati Sambas, meminta arahan dari pihak pemerintah pusat termasuk pemprov kalbar sebagai perwakilan pusat, mengenai kondisi itu.
"Mereka yang jauh dari jangkauan KJRI, didapati informasi bahwa diantaranya ada yang tidak mempunyai lagi pekerjaan dan penghasilan, serta tidak mempunyai dokumen keimigrasian atau masa berlakunya sudah habis. Kondisi ini telah kita sampaikan kepada pak Gubernur dan kita mohonkan agar ada arahan mengenai upaya pemulangan warga tersebut ditengah situasi seperti ini, termasuk kondisi di Malaysia memberlakukan lockdown,"Pungkasnya. (Sai)
"Mereka yang jauh dari jangkauan KJRI, didapati informasi bahwa diantaranya ada yang tidak mempunyai lagi pekerjaan dan penghasilan, serta tidak mempunyai dokumen keimigrasian atau masa berlakunya sudah habis. Kondisi ini telah kita sampaikan kepada pak Gubernur dan kita mohonkan agar ada arahan mengenai upaya pemulangan warga tersebut ditengah situasi seperti ini, termasuk kondisi di Malaysia memberlakukan lockdown,"Pungkasnya. (Sai)
.jpg)
.jpg)
.jpg)