 |
Ket: Pertemuan Konsulat Jendral (Konjen) Republik Indonesia (RI) di Kuching, Yonny Tri Prayitno bersama dengan Bupati Sambas dan Forkopimda di Kabupaten Sambas, yang di laksanakan di PLBN Aruk siang tadi, Rabu (15/6/2020)
Kabarsambas.com-Untuk membahas situasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dikabupaten Sambas yang berada di Malaysia Konsulat Jendral (Konjen) RI di Kuching bersama Pemkab dan Forkopimda melaksanakan pertemuan.
Pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili.Lc. MH, Konsulat Jendral (Konjen) Republik Indonesia (RI) di Kuching, Yonny Tri Prayitno, Wakil Bupati Sambas Hj.Hairiah.SH.MH, Ketua DPRD Kabupaten Sambas H. Abu Bakar, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Dandim 1208/Sambas Letkol Inf Setyo Budiyono, Kapolres Sambas AKBP Robertus Bellariminus Herry Ananto Pratiknyo, Kepala PLBN Aruk Purwoto dan Kadisnakertrans Sambas, Zainal Abidin di Wisma Indonesia, di PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat. Rabu (15/4/2020).
Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH mengatakan pertemuan itu adalah bagian dari respon Pemkab Sambas terhadap keluhan masyarakat yang bekerja di luar negeri mengaku tidak bisa pulang dari Malaysia.
"Ya, ini salah satu respon kita terkait dengan kondisi yang ada. kita ingin membicarakan masalah yang krusial, ini merupakan perhatian kita yang besar kepada masyarakat kita yang ada di luar negeri," ungkapnya.
Di katakan Bupati, dari data yang mereka himpun setiap harinya di PLBN Aruk setidaknya ada 200-300 orang yang masuk ke Indonesia.
"Kami tidak tahu bagaimana kondisi di negara sebelah, dan bagaimana lockdown yang diterapkan disana. Tapi kenyataannya, hari ini ada 200-300 orang yang pulang dan masuk melewati PLBN," tuturnya.
Untuk itu, ditambahkan Bupati pertemuan tadi adalah untuk mengetahui keadaan warga Sambas yang ada di luar negeri.
"Kondisinya hari ini, kabarnya anak-anak kita yang berkerja di sana mereka kelaparan, mereka tidak memiliki pendapatan. Dan bagaimana kebijakan disana, mengingat mereka bekerja disana," jelasnya.
Karenanya kata Atbah, jika memang harus ada kebijakan yang di ambil mereka akan mengambil kebijakan strategis untuk itu.
"Dan kalau memang harus kami jemput mereka, dan kondisinya begitu kami akan datang. Kalau di bolehkan, akan kami jemput demi rakyat kami," Pungkasnya. (Sai)