 |
| Ramzi |
Kabarsambas.com-Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD kabupaten Sambas, Ramzi mengaku kecewa terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19 dikabupaten Sambas.
Diirinya mengungkapkan jika penanganan yang dilakukan hanya sekedar himbauan demi himbauan, tanpa adanya bentuk nyata dari pemerintah daerah. Maka instansi terkait agar segera melakukan langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 dikabupaten Sambas.
"Saya minta kepada pemerintah kabupaten Sambas, lakukan aksi yang benar-benar bisa menangkal penyebaran virus korona dikabupaten Sambas. Karena saya lihat, apa yang dilakukan sebatas himbauan," ujarnya. Sabtu (21/3/2020).
Kemudian ditempat keramaian seperti di toko dan super market atau tempat pusat perbelanjaan yang lainnya disediakan sabun pencuci tangan atau hand sanitizer.
"Dan meminta kepada perusahaan yang mencari keuntungan di kabupaten Sambas, untuk peduli dan besinergi dengan pemerindah daerah dalam menyikapi penyebaran virus Covid-19 ini," ungkapnya.
Diirinya mengaku belum melihat langkah yang dilakukan Pemkab Sambas selain melakukan himbauan.
"Saya sarankan kepada pemerintah kabupaten, untuk menyediakan sarana pencegahan penyebaran virus Covid-19 untuk masyarakat," tegasnya.
Sarana tersebut lanjutnya, mulai dari masker, hand sanitizer, serta sarana yang lainya.
"Saya tegaskan sarana tersebut harus dipastikan tersedia dan mudah didapatkan oleh masyarakat, karena sejak beberapa waktu terakhir ini sarana tersebut sulit didapat oleh masyarakat dan menjadi barang yang langka," katanya.
Ramzi meminta agar pemerintah daerah menggunakan anggaran yang ada, guna membendung penyebaran virus Covid-19 dikabupaten Sambas.
"Kita ada Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), itu yang harus dioptimalkan. Lantaran penyebaran tersebut juga merupakan bagian dari bencana," katanya.
Kembali dikemukakan oleh Ramzi, terkait penutupan PLBN Aruk. Harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah daerah, lantaran terdapat sejumlah jalur tidak resmi yang digunakan oleh pelintas batas.
"Satu hal lagi yang harus jadi perhatian pemerintah, dengan ditutupnya border tentu akan ada yang keluar masuk melalui jalur yang tidak resmi.
Nah ini yang akan menimbulkan masalah yang baru, karena mereka masuk dan keluar tanpa ada pengecekan kesehatan," jelasnya.
Ramzi juga turut menyoroti penanganan terhadap pasien dalam pengawasan (PDP) asal kabupaten Sambas, yang sedang dirawat di rumah sakit Sudarso kota Pontianak. Dalam hal ini menurutnya, terdapat PDP yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.
"Bahkan anak dari PDP tersebut ingin membawa orang tuanya pulang akibat keterbatasan biaya, namun niat tersebut tidak jadi dilakukan karena langsung ditangani oleh pihak dari pemerintah provinsi Kalimantan barat. Hal ini juga yang membuat saya kecewa terhadap pemerintah daerah, untuk sekali saya minta agar pemerintah daerah melakukan aksi nyata," Pungkasnya. (Sai)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
