Hindari Abrasi pantai matang putus semakin parah, DPRD Sambas lakukan hearing

Hearing DPRD Kabupaten Sambas dalam mencari solusi abrasi pantai matang putus desa matang danau kecaKecam paloh. Senin (2/3/2020) di aula DPRD Kabupaten Sambas

Kabarsambas.com-Mencari solusi perbaikan pantai matang putus desa matang danau Kecamatan Paloh yang terkisi Abrasi. DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan Hearing.

Hearing ini dilaksanakan oleh Komisi 1 dan komisi 3 DPRD Kabupaten Sambas, Komisi 1 dipimpin Lerry Kurniawan Figo, juga dihadiri Sekertaris Komisi 1, Bagus Setiadi dan Ketua Komisi 3 yang diketuai oleh Trisno bersama badan penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Perkim Lh, PU PR, Camat Paloh, Pemerintah Desa, LSM dan Masyarakat. Senin (2/3/2020) di Aula DPRD Kabupaten Sambas.

Ketua Komisi 1, Lerry Kurniawan Figo mengatakan pihaknya sengaja mengumpulkan stakeholder terkait, sebagai upaya-upaya aksi yang harus kita lakukan terhadap persoalan abrasi di pantai matang putus desa matang danau.

"Menurut kami ini sudah sangat kritis, di mana abrasi tersebut sudah mengancam infrastruktur, pemukiman penduduk dan nampaknya akan kalau dibiarkan akan semakin parah," ujarnya.

Dalam hearing ini disampaikan Figo dihadiri Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Sambas, Pemda, Pemerintah Desa dan pemerhati lingkungan secara bersama-sama mencarikan sebuah formulasi yang tepat terhadap penanganan abrasi, khususnya untuk penanganannya dalam jangka pendek.

"Ya, didalam rapat hari ini kita menyimpulkan untuk mendorong kepala daerah agar segera menetap status tanggap darurat,  tentu harus melalui kajian secara teknis OPD terkait. Kita juga meminta pemerintahan desa untuk segera membuat laporan kajian terkait dengan situasi terkini, dengan berbagai kajian serta dampak yang ditimbulkan terhadap abrasi yang berapa waktu ini sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Selain itu, upaya-upaya yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah melakukan konsultasi ke BNPB.

"Makanya dengan status tanggap darurat tersebut nanti kita akan bisa mengucurkan dana tak terduga dari APBD kemudian terkait dengan apa yang bisa dilakukan penanganan kita berikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, kemudian kami meminta masyarakat untuk bersabar," pungkasnya.(sai)

Baca juga: