 |
| Foto: Humas Pemkab Sambas Ket: Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH saat menghadiri Rakor Nasional Penagulangan Bencana (Rakornas PB) 2020. Selasa (4/1/2020) di Sentul Internasional Center-bogor. |
Kabarsambas.com-Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020.
Rakor yang dihadiri dan dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor. Selasa(4/12020).
Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili Lc MH mengatakan arahan Presiden RI dalam rakor tersebut sangat jelas dimana pemda diinginkan terus berupaya maksimal mengawal arahan Presiden.
"Seperti yang kita ketahui, kejadian bencana semakin meningkat. Kenaikan kejadian ini tidak terlepas dari beberapa faktor, termasuk perubahan iklim. Hanya saja apa yang dikemukakan Presiden, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua," katanya.
Tantangan saat ini menurut Atbah penyikapan terkait ancaman maupun bencana. Kondisi dilapangan lanjut dia, terjadi kegagapan dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.
"Semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Tema rakor ini sudah baik, kita jaga alam, alam jaga kita. Ini mengartikan kita harus memulai dari diri kita sendiri, memberi kepedulian kepada kelestarian alam. Karena banyak bencana alam, dikarenakan ulah kita sendiri, alam secara tidak langsung sudah rusak oleh ulah kita, contohnya membuang sampah plastik sembarangan, pembabatan hutan secara brutal dan lain sebagainya," katanya.
Beberapa arahan Presiden pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini ungkap Bupati untuk perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Arahan orang nomor satu RI tambah Atbah, guna menyikapi ancaman permanen.
"Beberapa poin perintah Presiden Jokowi diantaranya Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.
Lebih lanjut Atbah menambahkan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana dan harus selalu sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.
"Kedua, Setiap Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas," tuturnya.
Arahan Ketiga Presiden imbuh dia, penanggulangan bencana dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Point Keempat yang diminta Presiden mendapar perhatian bersama antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni.
"Termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024," sebutnya.
Point Kelima, dijelaskan Atbah diarahkan untuk Satuan TNI POLRI. Panglima TNI dan Kapolri diungkapkan dia diminta Presiden turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.
"TNI POLRI diarahkan Presiden untuk Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah," Pungkasnya. (Sai)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
