Perlu Singkronisasi Tangani Kasus Perdagangan Orang

Wakil Bupati Sambas, Hj.Hairiah.SH MH saat menghadiri Workshop profil perdagangan orang diperbatasan. Kamis (16/1/2020) di Hotel Aston Pontianak.

Kabarsambas.com-Wakil Bupati Sambas, Hj.Hairiah.SH.MH menghadiri workshop profil perdagangan orang diperbatasan kalimantan Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Organization Of Migration (IOM) bekerjasama dengan tim peneliti Fakultas Hukum UGM ini juga menyoroti kasus TPPO di Kabupaten Sambas. 

Acara yang dibuka oleh lembaga National Programme Coordinator Counter Trafficking And Labour Migration (CTLM)  IOM Indonesia, Among Pundhi Resi, juga dihadiri Deputi perlindungan BPN2TKI Dr. Anjar Prihatoro Budi Winarso, SE, M.A., Kemen PPA, Kemenko PMK, Instansi Vertikal, Pemkab Sambas, Nunukan Provinsi Kaltara, Kapuas Hulu, Sanggau, Pemprov Kalbar, NGO. Kamis (16/1/2020) di Hotel Asyon Pontianak.

Peneliti dari tim Fakultas UGM, Sri Wiyanti Eddyono, S.H.LL.M (H.R), Ph.D menyatakan bahwa persoalan perdagangan orang bayak ditemukan di empat daerah locus penelitian di perbatasan kalimantan.

"Sehingga terpetakan profil perdagangan orang diperbatasan yang banyak dijumpai di Kalimantan diantaranya Sambas, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sanggau," ungkapnya.

Kasus perdagangan orang yang terjadi diempat wilayah tersebut  dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja.

"Kemudian perbedaan pengetahuan dan pemahaman tentang perdagangan orang dilevel pemerintahan dan penyusun kebijakan di empat wilayah tersebut juga menjadi faktor penting," jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Sambas, Hj.Hairiah.SH.MH mengungkapkan perlu ditingkatkan singkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan TPPO terutama dari sisi pembiayaan dari pemerintah pusat untuk daerah perbatasan yang rawan tindak TPPO.

"Perlu juga peningkatan kompetensi Pekerja Buruh Migran (PMI) yang akan diberangkatkan dan terakhir keterlibatan kelompok masyarakat dalam penanganan PMI non prosesural dan PMI korban TPPO," Pungkasnya. (Sai)

Baca juga: