 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ir H.Arifidiar.MH |
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ir H.Arifidiar.MH berharap sebanyak 123 kepala desa yang dilantik beberapa waktu lalu merupakan simbol keberhasilan demokrasi dikabupaten Sambas.
"Setelah pelantikan 123 kepala desa terpilih hasil dari pilkades serentak di Kabupaten Sambas, Alhamdulillah dengan jumlah yang banyak ini pelantikan berjalan lancar, dimulai tepat waktu dan kepala desa hadir dengan atribut yang lengkap,"katanya. Minggu (5/1/2020).
Hal ini disampaikan legislator Golkar merupakan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Sambas sangat memahami nilai demokrasi yang terjadi.
"Ya, ini merupakan bukti bahwa masyarakat kita telah melaksanakan proses demokrasi pilkades dengan baik tertib dan dengan penuh tanggung jawab, dan hasilnya tidak ada persoalan, persoalan kecil misalnya selisih perolehan suara itu lumrah saja, ini adalah bukti masyarakat tertib berdemokrasi,"ungkapnya.
Dirinya menjelaskan dari pengamatannya cukup banyak kepala desa pendatang baru yang masih berusia muda.
"Memang cukup banyak wajah-wajah kepala desa baru yang didominasi kalangan muda, kepala desa adalah perpanjangan pemerintah dan saya berharap jabatan tersebut dipertanggung jawabkan kades terpilih untuk berbuat di desanya," jelasnya
Arifidiar menjelaskan persoalan saat ini masih dialami oleh desa desa, diantaranya terkait database desa dan isu KKN.
"Saya menganjurkan kepala desa meski memahami kondisi wilayah desa sesuai database yang resmi, mulai dari jumlah orang miskin, panjang jalan yang baik dan yang rusak, perbarui database KK dan sebagainya, ini perlu karena data desa inilah yang akan menjadi data fix bagi kita sebagai dasar pengalokasian anggaran, sehingga kalau desa secara database terayomi, perencanaan dan pengalokasian sudah benar, saya yakin harapan akan semakin banyaknya desa mandiri akan semakin cepat tercapai," katanya.
Selain itu, infrastruktur desa yang kerap menjadi isu di media sosial yang banyak menjadi perbincangan.
"Ya, di desa masih banyak persoalan apalagi terkait database ini, misalnya praktik KKN bantuan sosial yang kadang dituding telah diarahkan kepada kerabat kepala desa dan lainnya yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kemudian mengenai infrastruktur di desa memang harus diinventarisir oleh pemerimtah desa dan diarahkan tepat sasaran agar tindak lanjutnya di tingkat Kabupaten bisa dicanangkan lebih baik,"Pungkasnya. (Sai)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
