![]() |
| Ket : PDIP Desak Anggaran 2027 Tak Hanya Efisien, Sekolah Rusak Harus Dibenahi |
Kabarsambas.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sambas menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Selain meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDIP mendesak pemerintah daerah memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Mardani,
dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027 dan Raperda tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Mardani menyampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Sambas
pada 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,85 triliun, turun dibandingkan APBD 2026
yang mencapai sekitar Rp1,867 triliun. Sementara itu, belanja daerah
direncanakan sebesar Rp1,72 triliun.
Menurut Fraksi PDIP, kondisi tersebut membutuhkan
perencanaan anggaran yang cermat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan strategi peningkatan PAD
yang ditargetkan sekitar Rp317,18 miliar agar ketergantungan terhadap dana
transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
PDIP menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan
pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan
ekonomi masyarakat. Fraksi ini juga meminta penjelasan mengenai proyeksi
surplus anggaran serta penggunaannya dalam pembiayaan daerah.
Perhatian khusus diberikan terhadap kondisi bangunan sekolah
di Kabupaten Sambas yang membutuhkan rehabilitasi, termasuk bangunan dengan
kerusakan berat dan fasilitas dasar yang belum memadai.
Fraksi PDIP mendesak pemerintah daerah melakukan pendataan
menyeluruh terhadap kondisi sekolah dan menetapkan skala prioritas perbaikan
berdasarkan tingkat kerusakan serta kebutuhan mendesak.
Menurut Mardani, fasilitas pendidikan yang layak bukan hanya
mendukung kenyamanan belajar, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan siswa
dan tenaga pendidik. Karena itu, penanganan sekolah rusak perlu menjadi
perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.
Selain pendidikan, PDIP mendorong dukungan anggaran bagi
petani, pekebun, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha
lokal, serta membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Terkait perubahan regulasi Pilkades, Fraksi PDIP meminta
agar aturan baru diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Penyempurnaan regulasi diharapkan memperjelas mekanisme
pemilihan kepala desa, memberikan kepastian hukum, serta mencegah munculnya
perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan perselisihan di masyarakat.
Fraksi PDIP menyatakan dapat menerima kedua Raperda untuk
dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan tetap memperhatikan catatan
mengenai optimalisasi PAD, perlindungan anggaran pelayanan dasar, rehabilitasi
sekolah, penguatan ekonomi kerakyatan, dan kepastian hukum Pilkades.
PDIP berharap pembahasan bersama pemerintah daerah
menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mendukung pemerataan
pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. (Sao)
.jpg)